BicaraPlus – Presiden Prabowo Subianto tampaknya tak ingin program strategis pemerintah berjalan dengan ritme birokrasi yang lamban. Dalam rapat kabinet pekan ini, ia menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah, sebuah tim lintas kementerian yang akan mengawal langsung berbagai proyek prioritas, dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Rapat perdana Satgas digelar, beberapa waktu lalu, di Kantor Kemenko Perekonomian. Selain Airlangga, hadir sejumlah menteri kunci seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Turut hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin.
Airlangga menjelaskan, Satgas ini dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengonsolidasikan, menyelaraskan, dan mempercepat pelaksanaan program strategis agar tercapai sasaran yang konkret di lapangan. “Tujuannya agar program pemerintah dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Satgas ini akan bekerja melalui tiga kelompok kerja (pokja) dengan mandat yang berbeda:
Pokja percepatan anggaran, memastikan realisasi belanja dan pelaksanaan program strategis berjalan efektif.
Pokja implementasi dan debottlenecking, menyelesaikan hambatan birokrasi dan peraturan yang menghambat pelaksanaan proyek.
Pokja regulasi dan penegakan hukum, mempercepat penerbitan regulasi pendukung dan memastikan dasar hukum program berjalan kuat.
Fokus utama Satgas mencakup program ekonomi prioritas seperti paket kebijakan ekonomi 8+5, stimulus fiskal 2026, serta penanganan hambatan non-tarif barrier dan isu sektoral per komoditas.
Selain itu, beberapa program sosial strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan menjadi proyek unggulan yang dikawal langsung oleh tim ini.
“Pokja akan bekerja secara berkala, dan hasil pembicaraan hari ini segera ditindaklanjuti,” kata Airlangga.
Konteks Politik dan Ekonomi
Pembentukan Satgas ini menegaskan upaya Prabowo mempercepat eksekusi kebijakan ekonomi di tahun-tahun awal pemerintahannya. Dengan tekanan fiskal yang masih tinggi dan ketidakpastian global yang berlanjut, percepatan belanja negara menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.
Namun, langkah ini juga memiliki implikasi politik: memperkuat citra pemerintahan yang responsif dan eksekutif, di tengah ekspektasi publik yang tinggi terhadap program sosial seperti MBG.
Keberadaan Satgas di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian juga menandakan upaya pemerintah untuk menghindari tumpang tindih antar-kementerian.
Menjaga Konsistensi dan Akuntabilitas
Tantangan utama ke depan adalah menjaga agar percepatan tidak mengorbankan akuntabilitas. Sejarah mencatat, program percepatan ekonomi sering kali berjalan cepat di awal, namun tersendat di fase pelaksanaan karena lemahnya pengawasan dan koordinasi di daerah.
Dalam konteks ini, keberhasilan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah akan sangat ditentukan oleh transparansi, konsistensi, dan sinergi antarinstansi.
Jika berhasil, Satgas ini bukan hanya sebagai alat birokrasi baru, melainkan mesin eksekusi kebijakan yang dapat memperkuat legitimasi politik Prabowo sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
