Bicaraplus – Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia mampu menjaga tren pertumbuhan solid di tengah ketidakpastian global. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah, dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperluas dampak pembangunan yang inklusif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari capaian 2025 yang berada di level 5,11% secara year-on-year. Indonesia juga disebut memiliki potensi risiko resesi relatif rendah, sekitar 3%, lebih kecil dibandingkan sejumlah negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat.
Dari sisi struktur ekonomi, konsumsi domestik masih menjadi motor utama dengan pertumbuhan 5,11% dan kontribusi 53,88% terhadap PDB. Investasi juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 6,12% dan kontribusi 28,77%. Sementara itu, sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar sekaligus mencatat pertumbuhan tertinggi dibanding sektor lain.
Perbaikan ekonomi tersebut turut berdampak pada indikator sosial. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25% dengan penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 700 ribu orang. Rasio Gini membaik ke level 0,363, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,7%, serta tercipta tambahan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru.
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% melalui penguatan sektor prioritas seperti pariwisata, pertanian, manufaktur, ekonomi digital, dan energi. Stimulus jangka pendek juga disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri, termasuk bantuan pangan dan diskon transportasi.
Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih di sekitar 80 ribu desa. Pemerintah menyiapkan dukungan pendanaan hingga Rp5 miliar per desa untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan, logistik, dan perdagangan, sekaligus memperkuat rantai pasok daerah.
Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang pruden, pelonggaran moneter untuk mendorong kredit, deregulasi sektor riil, penguatan cadangan devisa, serta reformasi struktural termasuk di sektor pasar modal. Dukungan pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga terus diperkuat.
Dalam konteks tersebut, Muhammadiyah didorong mengambil peran lebih luas sebagai mitra strategis pemerintah, termasuk menjadi agregator pembiayaan dan penggerak kewirausahaan. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha naik kelas, memperkuat ekonomi umat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Kalangan pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha turut hadir dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 PP Muhammadiyah di Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
