BicaraPlus – Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, memicu kecaman keras dari Forum Alumni Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Serangan yang terjadi pada 13 Maret 2026 tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, forum menyebut tindakan kekerasan terhadap aktivis HAM tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Penyiraman air keras yang menyebabkan luka bakar serius pada wajah dan mata korban disebut sebagai bentuk teror yang membutuhkan respons cepat, transparan, dan menyeluruh dari aparat penegak hukum.
Forum Alumni Komnas HAM juga menyoroti bahwa insiden tersebut terjadi di bulan Ramadan, yang seharusnya menjadi momentum memperkuat nilai kemanusiaan dan kedamaian. Mereka menilai peristiwa ini mencerminkan masih adanya ancaman pembungkaman terhadap suara kritis di ruang publik.
Menurut forum, serangan terhadap Andrie Yunus tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai pembela HAM yang aktif menyuarakan berbagai isu strategis, termasuk kritik terhadap kebijakan negara dan dugaan pelanggaran HAM. Karena itu, kasus ini dinilai memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar tindak kriminal biasa.
Forum mendesak aparat keamanan segera menangkap pelaku penyiraman air keras dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan aktor intelektual di balik serangan tersebut. Penegakan hukum diminta tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus menelusuri motif dan rantai komando yang melatarbelakangi aksi kekerasan ini.
Selain itu, negara juga didorong untuk memberikan perlindungan konkret dan berkelanjutan kepada Andrie Yunus serta para pembela HAM lainnya yang dinilai rentan menghadapi intimidasi. Transparansi dalam proses hukum disebut sebagai kunci untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus mencegah praktik impunitas yang kerap terjadi dalam kasus serupa.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS ini kini menjadi perhatian luas masyarakat sipil. Publik menilai pengusutan tuntas akan menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam menjaga demokrasi, menegakkan hukum, serta melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
