BicaraPlus – Pemerintah menyalakan gas penuh untuk memperluas akses keuangan hingga ke pelosok daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat pengentasan kemiskinan di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.
Dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar program administratif, tetapi fondasi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pemerataan kesejahteraan. “Inklusi keuangan adalah bagian dari transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045. Akses yang merata berarti kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat,” ujarnya.
Pemerintah mencatat capaian signifikan dalam perluasan akses keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, menandakan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun, tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, meninggalkan kesenjangan 26,1 poin yang masih perlu dijembatani dengan edukasi dan pemberdayaan.
Pemerintah pun memperkuat langkah di lapangan. Melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), sudah terbentuk 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Targetnya, pada 2027 sebanyak 98% pelajar Indonesia memiliki rekening sendiri. Di sisi lain, Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit Sektor Prioritas (K/PSP) telah menyalurkan dana lebih dari Rp50 triliun kepada 1,8 juta debitur, membuka ruang gerak baru bagi pelaku UMKM agar tak lagi terjebak pinjaman informal.
Airlangga juga mendorong agar seluruh TPAKD di daerah berperan aktif dalam menjalankan agenda prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, PLTS Desa, hingga Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat). Ia menegaskan, tim yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi motor perubahan di tingkat lokal. “Ini bukan sekadar tim, tapi gerakan nyata untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” kata Airlangga.
Pesan utama Rakornas itu sederhana namun kuat: inklusi keuangan harus terasa nyata, bukan hanya di laporan dan grafik, tapi di dapur, sawah, dan kios-kios rakyat. Karena akses yang adil berarti kesempatan yang hidup — dan dari sanalah kekuatan ekonomi nasional akan tumbuh.
