BicaraPlus – Pemerintah dan bank sentral kembali mengaktifkan strategi pengelolaan utang. Tahun ini, skema debt switching atau pengalihan utang jatuh tempo senilai Rp173,4 triliun akan dilanjutkan guna menjaga ruang fiskal tetap aman.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, belum lama ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo sepakat melanjutkan mekanisme pertukaran Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada 2026.
Dalam skema ini, BI akan membeli SBN dari pasar sekunder secara terukur dan tetap mengikuti mekanisme pasar. Pembelian dilakukan dari pelaku pasar maupun melalui pertukaran SBN secara bilateral dengan pemerintah, menggunakan harga pasar yang berlaku.
Transaksi pertukaran SBN pada 2026 direncanakan sebesar Rp173,4 triliun, menyesuaikan dengan nilai surat utang yang jatuh tempo. Pelaksanaannya akan dilakukan bertahap sebelum jatuh tempo.
Skema serupa sebelumnya pernah dijalankan pada 2021, 2022, dan 2025 sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal dan pasar keuangan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga defisit APBN 2026 tetap terkendali di kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menyatakan pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui kombinasi pembiayaan utang dan non-utang. Untuk pembiayaan utang, sumbernya berasal dari penerbitan SBN di pasar domestik dan global, serta penarikan pinjaman dalam dan luar negeri.
Kemenkeu dan BI menegaskan, penerbitan maupun pembelian SBN akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga disiplin pasar. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga akan terus diperkuat dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan pasar keuangan domestik maupun global.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap beban jatuh tempo utang dapat dikelola lebih optimal, tanpa mengganggu stabilitas pasar keuangan maupun target fiskal tahun depan.
