BicaraPlus – Pemerintah Indonesia memastikan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan dengan prioritas utama pada pemulihan infrastruktur vital, penyediaan hunian bagi korban terdampak, serta percepatan distribusi bantuan logistik. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan relawan terus diperkuat untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif.
Mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi kini sudah kembali terhubung, meskipun beberapa masih beroperasi terbatas dan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Di Aceh, jalur strategis seperti Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, serta Aceh Tenggara–Gayo Lues sudah dapat dilalui dengan perbaikan berkelanjutan. Di Sumatera Utara, konektivitas antar wilayah seperti Padang Sidempuan–Tapanuli Selatan–Mandailing Natal berangsur normal. Sementara di Sumatera Barat, perbaikan jalan nasional Bukit Tinggi–Padang dilaporkan telah mencapai sekitar 90%.
Untuk memastikan konektivitas, pemerintah menyiapkan 32 jembatan Bailey di tiga provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, 18 unit dialokasikan di Aceh, dengan 7 unit sedang pemasangan; tiga unit di Sumatera Utara telah terpasang sepenuhnya; sementara 11 unit di Sumatera Barat dalam tahap persiapan. Selain itu, terdapat 33 jembatan nasional yang terdampak di mana sekitar 60 persen telah kembali fungsional, serta 95 jembatan daerah yang kini masih dalam proses perbaikan.
Pemulihan layanan listrik dan komunikasi juga menunjukkan progres positif. Sebagian besar wilayah sudah kembali mendapatkan pasokan listrik, meskipun beberapa desa terpencil masih dalam proses pemulihan. Akses komunikasi turut membaik, namun sejumlah daerah masih mengandalkan perangkat darurat seperti radio komunikasi, telepon satelit, dan fasilitas komunikasi bergerak. Untuk pemenuhan air bersih, wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah terlayani lebih baik, sementara di Aceh distribusi air bersih tetap diperkuat melalui mobil tangki, sumur bor, dan fasilitas darurat lainnya.
Pemerintah juga memberi perhatian besar pada penyediaan hunian bagi korban terdampak. Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) mulai dilakukan di sejumlah lokasi. Di Aceh, pembangunan huntap telah dimulai di daerah seperti Pidie dan Lhokseumawe, sementara di Sumatera Utara pembangunan hunian dilakukan di Sibolga. Di Sumatera Barat, pembangunan huntara berlangsung di lima kabupaten/kota dengan target penyelesaian dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan penyediaan hingga 1.200 unit huntara, dengan estimasi waktu pembangunan sekitar tiga hari per unit. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap akan ditanggung sepenuhnya oleh negara maupun donasi, sehingga tidak membebani masyarakat.
Sebagai bagian dari dukungan kemanusiaan, ribuan personel dikerahkan untuk menangani berbagai kebutuhan lapangan. Tercatat lebih dari 36 ribu personel TNI, 11 ribu personel Polri, serta ribuan relawan terlibat aktif dalam evakuasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, trauma healing, pembersihan material lumpur, hingga pembangunan hunian sementara. Distribusi logistik yang telah disalurkan diperkirakan mencapai lebih dari 2.400 ton melalui jalur darat, laut, dan udara.
Pemerintah pusat juga menyiapkan tambahan anggaran mencapai sekitar Rp268 miliar untuk mendukung penanganan di puluhan kabupaten/kota terdampak. Sejumlah pemerintah daerah di luar wilayah bencana ikut menyalurkan bantuan dana dan barang senilai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, mekanisme penerimaan bantuan internasional masih dikaji dengan hati-hati agar tetap sesuai regulasi dan kebutuhan lapangan.
Di tengah progres pemulihan, pemerintah mengakui masih adanya tantangan, termasuk medan berat serta keterbatasan distribusi di wilayah tertentu. Aspirasi warga yang menyuarakan keluhan atas bantuan yang belum merata ditanggapi pemerintah dengan permohonan maaf dan komitmen percepatan penyaluran. Pemerintah menegaskan, penanganan bencana ini telah dijalankan sebagai respons nasional sejak hari pertama, dengan mobilisasi sumber daya secara besar-besaran dan terkoordinasi.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah memastikan proses transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan terus bergerak. Perbaikan infrastruktur, percepatan distribusi bantuan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyediaan hunian menjadi fokus utama agar masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera bangkit. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moril dan kolaborasi agar proses rehabilitasi berjalan cepat, konsisten, dan membawa pemulihan nyata bagi masyarakat terdampak.
