Bicaraplus – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan sejumlah penerima Penghargaan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) 2025 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah pusat, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik dengan dampak nyata bagi masyarakat.
Dari tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi salah satu penerima penghargaan melalui inovasi KPBU APJ. Inovasi ini dinilai sebagai terobosan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan dan pembangunan publik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga mampu memperkuat efektivitas pembiayaan serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
Sementara dari tingkat kementerian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meraih penghargaan OPSI KIPP 2025 melalui inovasi Digitalent Mobile. Program ini menjadi instrumen penguatan layanan pengembangan talenta digital nasional dengan pendekatan yang lebih mudah diakses, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di era transformasi digital.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat menerima lebih dari satu penghargaan OPSI KIPP 2025. KKP memperoleh apresiasi melalui inovasi BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan), yang menghadirkan solusi alat tangkap sederhana namun efektif bagi nelayan. Selain itu, KKP juga mendapat penghargaan melalui inovasi BINA BOS PANEN (Budidaya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen), yang mendorong peningkatan produktivitas perikanan budidaya secara efisien dan berkelanjutan.
Penghargaan OPSI KIPP 2025 juga diberikan kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui inovasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Program berbasis pemberdayaan masyarakat dan sociopreneurship ini dinilai berkontribusi dalam memperkuat ketahanan gizi keluarga serta mendukung percepatan penurunan angka stunting di berbagai daerah.
Selain inovasi-inovasi tersebut, PANRB juga mencatat sejumlah kementerian dan pemerintah daerah lain sebagai penerima OPSI KIPP 2025. Di antaranya, Kementerian Dalam Negeri melalui inovasi NIK Sehat, yang memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal untuk mempermudah akses layanan kesehatan. Dari tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan melalui inovasi SIBATIK antar Pemprov, yang mendorong kolaborasi lintas daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
PANRB menegaskan bahwa penghargaan OPSI KIPP bukanlah tujuan akhir. Inovasi-inovasi terpilih diharapkan tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi terus diimplementasikan, dikembangkan, dan direplikasi oleh instansi lain. Pemerintah mendorong agar inovasi pelayanan publik dikenal bukan karena kompleksitasnya, melainkan karena kemudahannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan manfaat nyata.
