BicaraPlus – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta, belum lama ini.
Purbaya menegaskan, sidang tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” kata Purbaya.
Sejak 1998, INPEX memegang hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku. PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan progres proyek sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah. Percepatan realisasi proyek dinilai memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai awal 2027.
Proyek ini juga mencatat kemajuan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.
Dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penerimaan masyarakat terdampak dan penyelesaian skema kompensasi. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengamanan dan kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS).
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah akan menangani berbagai isu tersebut secara komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan masuk melalui kanal debottlenecking. Sebanyak 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP. Aduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga proyek bioetanol, listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor.
Menutup sidang, Purbaya menegaskan forum debottlenecking penting untuk menjaga sentimen positif dunia usaha.
“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” pungkasnya.
