BicaraPlus – Rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot infrastruktur di tahun 2026, yang mencakup perbaikan 60 ribu gedung sekolah dan pembangunan 300 ribu jembatan, angka yang masif, mendapat respons hati-hati dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menegaskan kesiapan dana, namun menyoroti perlunya validasi data dan perhitungan biaya yang detail untuk merealisasikan janji tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Hall Kasablanka, Jakarta, Minggu (30/11).
Permintaan Prabowo untuk perbaikan sekolah, yang menargetkan peningkatan dari 16 ribu unit tahun ini menjadi 60 ribu unit pada 2026, direspons Menkeu sebagai program yang sudah berjalan.
“Ada (dananya). Kita perbaikan banyak. Ada (dana), tapi kan masih dihitung (detail) biayanya,” ujar Purbaya.
Respons ini mengindikasikan bahwa meskipun komitmen fiskal ada, Menkeu belum dapat memastikan alokasi anggaran final. Penentuan anggaran sangat bergantung pada hasil survei lapangan untuk melihat sejauh mana kerusakan dan besaran perbaikan yang dibutuhkan pada puluhan ribu sekolah tersebut.
Tantangan Logistik 300 Ribu Jembatan
Tantangan yang jauh lebih kompleks muncul dari target pembangunan 300 ribu jembatan, terutama di pelosok terpencil Tanah Air. Jumlah ini, yang diutarakan Prabowo saat Hari Guru Nasional 2025, menuntut pembentukan Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan.
Menkeu Purbaya mengonfirmasi bahwa pembangunan jembatan ini tengah menjadi prioritas penyusunan. Namun, prosesnya masih berkutat pada tahap awal yang krusial: pengumpulan dan kompilasi data lokasi.
“Yang paling disusun pasti jembatan, sekitar 300 ribu. Sedang dikompilasi datanya seperti apa, berapa jembatan dibutuhkan betul, dan untuk masing-masing sungai itu seperti apa,” katanya.
Angka 300 ribu jembatan, yang mencakup jembatan penyeberangan kecil, merupakan target yang sangat ambisius dan berpotensi menimbulkan kendala logistik dan fiskal serius. Pernyataan Menkeu menunjukkan bahwa implementasi program ini masih terhambat oleh validitas data lapangan. Tanpa data yang konkret mengenai lokasi, jenis, dan kondisi sungai, perhitungan kebutuhan anggaran pasti akan sulit dilakukan.
Target ambisius Presiden Prabowo, yang berjanji akan merampungkan pembangunan 300 ribu jembatan itu tahun depan, kini berada di tangan tim Menkeu untuk dihitung secara realistis. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan Satgas dalam memverifikasi kebutuhan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
