BicaraPlus — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional tidak cukup diukur hanya dari pergerakan suku bunga. Menurutnya, respons kebijakan yang tepat dan terpadu adalah penentu utama ketahanan ekonomi, di mana indikator seperti pertumbuhan uang beredar perlu menjadi perhatian serius.
Dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan di Universitas Airlangga, Surabaya, kemarin, Purbaya menggarisbawahi ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan menembus target 8 persen, hanya dapat terwujud melalui keselarasan kebijakan.
“Dalam lebih dari 25 tahun saya mengamati ekonomi, kita bisa tumbuh di atas delapan persen dalam jangka panjang asalkan kebijakan fiskal, moneter, dan iklim investasi dijalankan dengan benar,” ujar Purbaya.
Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya sinergi antara tiga mesin utama penggerak ekonomi, yang ia sebut harus bergerak secara simultan demi mencapai pertumbuhan yang cepat dan stabil, yakni kebijakan fiskal (pemerintah) terkait pengeluaran dan perpajakan, kebijakan moneter (Bank Sentral) terkait suku bunga dan likuiditas, serta sektor privat, peran investor dan dunia usaha.
Purbaya memaparkan, jika hanya dua mesin yang berjalan, misalnya fiskal dan moneter, sementara sektor privat (investasi dan dunia usaha) stagnan, maka upaya mencapai pertumbuhan optimal akan menemui kesulitan signifikan. Konsistensi kebijakan dan kehati-hatian fiskal menjadi fondasi esensial untuk mencapai target pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.
Di tengah tekanan global yang persisten, penguatan permintaan domestik juga menjadi faktor krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Fokus pada pasar domestik dinilai dapat menjadi penahan guncangan eksternal.
Pernyataan Purbaya tersebut memperkuat narasi bahwa target pertumbuhan ambisius memerlukan lebih dari penyesuaian suku bunga. Dibutuhkan kemudi kebijakan yang terintegrasi, yang mampu menciptakan iklim investasi kondusif sehingga sektor privat dapat menggerakkan roda perekonomian bersama stimulus dari negara.
