BicaraPlus – Pengawasan penyaluran subsidi di Indonesia sedang menjadi sorotan tajam. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkapkan fakta mengejutkan, subsidi negara yang seharusnya menopang kelompok rentan, ternyata masih bocor dan dinikmati oleh orang-orang super kaya di Indonesia.
Fakta ini muncul usai Rapat Kerja (Raker) antara Kementerian Keuangan, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, dan Komisi XI DPR RI, belum lama ini, di Jakarta Pusat. Anehnya, rapat krusial yang membahas efisiensi anggaran ini diputuskan digelar secara tertutup.
“Tadi di dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi, utamanya itu. Jadi, kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada,” ujar Purbaya usai Raker tertutup tersebut.
Purbaya menegaskan temuan mencolok yang menjadi fokus utama pemerintah. “Kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” sambungnya.
Menyikapi kebocoran ini, Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan, Danantara, dan DPR RI telah bersepakat untuk melakukan redesign atau mendesain ulang strategi penyaluran subsidi. Tujuannya satu: memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran dan adil. Jangka waktu yang ditetapkan pun tidak main-main, yaitu selama dua tahun.
Purbaya memberikan contoh konkret tentang langkah perbaikan ini. Subsidi bagi kelompok ekonomi atas yang ia sebut berada di kelompok desil 8, desil 9, dan desil 10—nantinya akan dipangkas secara signifikan. Dana yang berhasil dihemat dari pemangkasan subsidi orang kaya ini rencananya akan dialokasikan kembali untuk membantu warga miskin.
Saat ditanya mengapa rapat krusial tersebut sampai digelar tertutup, Purbaya hanya menjawab singkat. “Gak ada (pembahasan rahasia), saya juga gak tahu (kenapa rapat diputuskan tertutup), saya ikut saja. Mungkin takut saya ngomong ngaco,” jelasnya, sambil berkelakar.
Secara terpisah, Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, membenarkan bahwa inti pembahasan dalam rapat itu adalah bagaimana membuat subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat.
