BicaraPlus— Bencana hidrometeorologi telah kembali menampar wilayah Sumatra, menyisakan kerusakan masif akibat banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Respons fiskal pemerintah menjadi krusial.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pada Senin (1/12), memberikan kepastian bahwa pemerintah siap mengucurkan tambahan dana untuk penanganan bencana. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kebijakan anggaran yang tampak kontradiktif.
Perlu dicatat, pagu alokasi dana penanganan bencana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 justru mengalami pemotongan drastis, menyusut dari Rp2,01 triliun (APBN 2025) menjadi hanya Rp491 miliar. Perbedaan signifikan ini memunculkan pertanyaan tentang kesiapan preventif negara.
Lebih dari Rp 500 Miliar Ready Stock di BNPB
Meskipun pagu awal RAPBN 2026 menciut, Purbaya menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini masih memegang cadangan likuid yang signifikan.
“BNPB itu masih ada sekitar Rp500 miliar lebih di BNPB yang siap (digunakan). Terus kalau nanti butuh dana tambah, kita siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya,” ungkap Purbaya kepada wartawan di Jakarta Pusat.
Jaminan ini mengindikasikan adanya ruang dana siap pakai yang terpisah dari alokasi tahunan yang diperdebatkan. Dana ini berfungsi sebagai buffer yang dapat diakses segera untuk kebutuhan tanggap darurat.
Lebih dari itu, Purbaya meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan ruang fiskal yang memadai. Jika kebutuhan penanganan bencana, mulai dari logistik, evakuasi, hingga bantuan mendesak, melampaui dana yang tersedia di BNPB, pemerintah siap merespons sesuai permintaan BNPB. Ini menunjukkan adanya mekanisme top-up darurat yang telah diinstitusionalisasi.
Kesiapan Fiskal untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Komitmen fiskal pemerintah tidak hanya berhenti pada fase tanggap darurat. Purbaya menegaskan pihaknya juga telah memetakan anggaran untuk fase lanjutan, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Termasuk untuk rehabilitasi nanti juga sudah kita siap,” tambahnya.
Kesiapan dana untuk pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi ini vital, menandakan bahwa pemerintah melihat penanganan bencana sebagai sebuah siklus utuh, bukan hanya respons sesaat.
Sebagai langkah awal, pemerintah melalui Gudang Kementerian Sosial, sentra, dan dinas sosial setempat, telah menyalurkan bantuan logistik bufferstock dan bahan natura dapur umum senilai total Rp19,09 miliar kepada masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan ini merupakan wujud konkret intervensi segera di lapangan, didampingi jaminan fiskal yang fleksibel dari pusat.
