BicaraPlus – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya soal menu dan dapur. Di baliknya, ada pekerjaan rumah besar, memastikan pasokan pangan bergizi tersedia stabil, terjangkau, dan berbasis produksi dalam negeri.
Ikan, baik hasil tangkapan maupun budi daya, dinilai menjadi salah satu komoditas yang paling siap mendukung MBG. Selain tinggi protein, produksinya tersebar di berbagai daerah dan berpotensi menggerakkan ekonomi nelayan serta pelaku usaha perikanan.
Namun, persoalannya bukan semata produksi. Tantangan terbesar justru ada pada data.
Data Pangan Masih Terpencar
Hingga kini, data produksi, stok, distribusi, harga, hingga lokasi sumber daya laut dan darat masih tersebar di berbagai instansi. Standarnya berbeda-beda, belum sepenuhnya mutakhir, dan belum terintegrasi dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional.
Padahal, pelaksanaan MBG membutuhkan dukungan data yang akurat dan terpadu. Termasuk data spasial lokasi dapur dan penyedia layanan.
Tanpa tata kelola dan mekanisme verifikasi yang kuat, penentuan titik dapur MBG berbasis geolocation berisiko menimbulkan penyimpangan.
Menjawab tantangan itu, Kelompok Riset Pemerintahan Digital di bawah Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) Badan Riset dan Inovasi Nasional menggelar DESAIN #1 (Dialog Eksplorasi Sains Data dan Informasi), Rabu (25/2).
Forum bertema “Menuju Satu Peta Nasional MBG: Integrasi Geospasial, Data, dan Pemerintahan Digital” ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pengampu Kebijakan Satu Peta dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama MBG.
Kepala PRSDI BRIN Esa Prakasa mengatakan, forum ini menjadi ruang ilmiah-populer untuk mengonsolidasikan praktik baik sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam pemanfaatan data pemerintahan digital.
“Kegiatan ini bertujuan mengulas kebutuhan dan tantangan integrasi data produksi, stok, distribusi, harga, serta data lokasi atau spasial yang relevan dengan operasional MBG,” ujar Esa.
Perlu Standar dan Validasi
Selain membahas integrasi data, forum ini juga menyoroti peran Kebijakan Satu Peta dan mandat BIG dalam standardisasi, integrasi, serta pemutakhiran data geospasial.
Di sisi lain, perspektif BGN dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan data operasional, proses validasi, hingga mitigasi risiko penyimpangan berbasis lokasi.
Pemerintah daerah disebut memegang peran penting sebagai produsen data. Karena itu, penguatan tata kelola Satu Data, baik statistik, keuangan, maupun geospasial, serta praktik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lintas pusat-daerah menjadi krusial.
Target Rekomendasi hingga Kolaborasi Riset
Esa berharap diskusi ini tak berhenti di level wacana. Webinar diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret penguatan pemerintahan digital dan integrasi data nasional dalam kerangka Satu Peta Nasional MBG.
Selain itu, forum ini juga membuka peluang tindak lanjut berupa riset terapan, policy brief, hingga inisiasi kerja sama data lintas lembaga dan akademisi.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi diseminasi awal menuju International Conference on Computer, Control, Informatics and Its Applications (IC3INA) 2026 dan penyampaian informasi call for papers kepada peserta.
