BicaraPlus – Mayoritas warga Jepang tampaknya tidak setuju jika negaranya ikut terlibat lebih jauh dalam konflik di Timur Tengah.
Sejumlah jajak pendapat yang dirilis akhir pekan lalu menunjukkan hal tersebut. Survei yang dilakukan oleh Yomiuri Shimbun mencatat sekitar 67% responden menolak rencana pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang ke kawasan tersebut.
Hasil serupa juga muncul dari survei All Nippon News Network, di mana 52% responden menyatakan tidak setuju.
Menariknya, penolakan ini tidak serta-merta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dukungan terhadap kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi tetap berada di angka tinggi, mencapai 71% dan 65,2% dalam dua survei tersebut.
Salah satu faktor yang dinilai memperkuat citra pemerintah adalah pertemuan Takaichi dengan Donald Trump pada 19 Maret lalu, yang mendapat respons positif dari publik.
Di sisi lain, Jepang menghadapi tekanan dari Amerika Serikat untuk ikut berperan dalam menjaga keamanan di Selat Hormuz.
Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran paling vital di dunia, terutama bagi Jepang yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah.
Namun, situasi di wilayah tersebut kini tidak stabil akibat konflik yang sedang berlangsung, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan pasokan energi.
Perdana Menteri Takaichi mengatakan, Jepang siap memberikan kontribusi, tetapi tetap harus berada dalam batasan hukum domestik.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi menyebut bahwa Jepang bisa mempertimbangkan pengiriman kapal penyapu ranjau, namun hanya setelah gencatan senjata tercapai.
Menurutnya, operasi semacam ini merupakan salah satu bidang di mana Jepang memiliki keunggulan teknis.
Langkah Jepang juga tidak bisa dilepaskan dari konstitusinya yang bersifat pasifis.
Sejak Perang Dunia II, Jepang secara prinsip menolak perang dan hanya mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk tujuan pertahanan diri langsung.
Pemerintah saat ini menilai bahwa konflik yang melibatkan Iran belum masuk dalam kategori ancaman langsung terhadap Jepang.
Meski dikenal berhati-hati, Jepang pernah mengirim pasukan ke luar negeri.
Pada April 1991, setelah Perang Teluk, Jepang mengerahkan kapal penyapu ranjau ke Teluk Persia menjadi pengerahan pertama sejak Perang Dunia II.
Motegi juga mengungkapkan, sekitar 45 kapal yang terkait dengan Jepang terdampak situasi di Selat Hormuz.
Pemerintah menegaskan akan bertanggung jawab menjaga keselamatan kapal-kapal tersebut, mengingat pentingnya jalur ini bagi pasokan energi global.
Di tengah situasi ini, muncul laporan dari Kyodo News yang mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Ia menyebut Iran kemungkinan bersedia memberi akses khusus bagi kapal-kapal yang terkait dengan Jepang untuk melewati Selat Hormuz.
Namun, pemerintah Jepang menegaskan belum ada pembahasan khusus terkait kemungkinan tersebut, dan tidak mempertimbangkan jalur negosiasi terpisah.
