BicaraPlus – Thailand kembali mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di tengah gangguan pasokan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dan lonjakan harga energi global yang signifikan. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk menekan biaya produksi listrik sekaligus menjaga tarif listrik nasional tetap stabil dalam beberapa bulan ke depan.
Ketergantungan Thailand terhadap LNG selama ini tergolong tinggi, dengan sekitar 60 persen produksi listrik nasional berasal dari bahan bakar gas impor tersebut. Namun, lonjakan harga LNG di pasar spot global hingga mencapai kisaran USD 24–25 per million British thermal units (MMBtu) atau hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata harga tahun sebelumnya membuat biaya pembangkitan listrik meningkat tajam.
Situasi ini mendorong otoritas energi Thailand mencari alternatif yang lebih ekonomis. Batu bara dipilih sebagai solusi jangka pendek karena dinilai mampu menekan biaya energi secara signifikan. Pemerintah menargetkan langkah ini dapat menjaga tarif listrik tetap berada di level 3,88 baht per kilowatt-hour atau sekitar USD 0,12 sepanjang periode Mei hingga Agustus.
Stabilitas tarif listrik menjadi faktor krusial bagi perekonomian Thailand, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung kinerja sektor industri dan pariwisata yang masih menghadapi tantangan global. Lonjakan harga energi juga berpotensi memicu inflasi jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Langkah Thailand ini mencerminkan tren yang mulai muncul di sejumlah negara Asia yang sangat bergantung pada impor LNG. Fluktuasi harga energi global membuat banyak negara kembali mempertimbangkan penggunaan batu bara sebagai opsi sementara guna menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi.
Di sisi lain, keputusan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai komitmen transisi energi dan target penurunan emisi karbon. Ke depan, diversifikasi sumber energi dan percepatan investasi pada energi terbarukan diperkirakan menjadi strategi utama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor serta meminimalkan risiko gejolak harga energi dunia.
