BicaraPlus – Program bertajuk “Lapor Pak Purbaya” yang digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini menampung lebih dari 28 ribu pesan masuk, sebuah potret kecil tentang keresahan dan keingintahuan publik terhadap urusan keuangan negara.
Dalam taklimat media di Jakarta, Purbaya menyebut hampir separuh dari laporan itu telah diverifikasi, tepatnya 14.025 pesan. Dari jumlah tersebut, 722 berisi aduan, 353 berupa masukan, 432 pertanyaan, dan sisanya 12.518 pesan lain-lain, mulai dari apresiasi hingga keluhan ringan. Masih ada 14.365 pesan lain yang menunggu tahap verifikasi.
Bagi Kementerian Keuangan, angka-angka ini bukan hanya statistik komunikasi publik, melainkan cermin dari partisipasi masyarakat yang kian aktif mengawasi kinerja negara.
Pesan-pesan yang telah diverifikasi tak berhenti di meja admin. Purbaya memastikan semuanya diteruskan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu, lembaga internal yang mengawasi integritas birokrasi keuangan negara. Dari sana, laporan-laporan spesifik akan ditindaklanjuti bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Per 24 Oktober 2025 pukul 08.00 WIB, terdapat 239 aduan terkait DJP dan 198 aduan terkait DJBC yang telah diteruskan untuk ditangani. Sebuah langkah kecil, tapi penting, dalam menjaga transparansi di dua direktorat paling strategis dan sensitif dalam struktur keuangan negara.
Namun, Purbaya tak mau hanya menunggu laporan balik dari bawahannya. Ia menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak untuk memastikan tindak lanjut benar-benar terjadi di lapangan.
“Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri, biar kontrolnya langsung dari saya,” ujarnya tegas.
Di balik semangat transparansi itu, Purbaya mengakui ada tantangan klasik, banyak pelapor tak bisa dihubungi kembali setelah mengirimkan pesan. Beberapa enggan menjawab karena curiga terhadap nomor tak dikenal. Ironisnya, hal itu justru menghambat verifikasi dan tindak lanjut laporan mereka sendiri.
Untuk menjawab kebingungan itu, Kementerian Keuangan kini menggunakan satu nomor resmi untuk verifikasi, yakni 0815-9966-662.
“Kalau masyarakat mengirim laporan ke saya, dan ada yang menanyakan laporan itu tapi bukan dari nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya,” ujar Purbaya.
Nomor aduan utama, 0822-4040-6600, tetap digunakan hanya untuk menerima pesan laporan. Langkah pemisahan ini dilakukan demi menjaga keaslian komunikasi serta mencegah potensi penyalahgunaan nama program.
Transparansi di Era Pesan Singkat
“Lapor Pak Purbaya” mungkin terlihat sederhana, sebuah nomor WhatsApp, selembar panduan, dan sekelompok admin di balik layar. Namun, dalam konteks pemerintahan modern, inisiatif semacam ini menggambarkan pergeseran paradigma transparansi dari hanya membuka data publik menjadi membuka pintu komunikasi langsung antara warga dan pejabat negara.
Dalam masyarakat yang kerap merasa jauh dari kekuasaan, program semacam ini menawarkan sesuatu yang berbeda, rasa diakui dan didengar. Tentu, efektivitasnya masih perlu waktu dan pembuktian, tapi niat untuk turun langsung adalah sinyal perubahan gaya kepemimpinan birokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.
Dan di ruang digital yang penuh keluhan, spam, dan skeptisisme, barangkali satu pesan WhatsApp yang benar-benar dibaca menteri bisa jadi awal dari bentuk baru akuntabilitas publik.
