BicaraPlus — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuktikan diri sebagai salah satu pilar utama yang menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah gejolak harga komoditas global yang cenderung melandai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang impresif di hadapan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung pada Selasa (11/11/2025), Bahlil memaparkan bahwa setoran PNBP dari sektor ESDM telah menembus angka Rp200,66 triliun per 10 November 2025. Jumlah fantastis ini setara dengan 78,74% dari total target PNBP yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun.
“Saya laporkan, Insya Allah target PNBP ini bisa tercapai sampai dengan 31 Desember, mudah-mudahan (jumlahnya) bisa lebih. Sekalipun kita tahu bahwa harga komoditas sekarang lagi turun,” ujar Bahlil, menunjukkan optimisme di balik kinerja sektor energi.
Kinerja apik ini juga ditunjang oleh subsektor hulu. Produksi minyak bumi (termasuk kondensat) tercatat mengalami kenaikan 4,94% menjadi 605,5 ribu barel per hari, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Januari-Oktober 2024). Peningkatan produksi ini memberikan kontribusi vital, tidak hanya terhadap PNBP, tetapi juga terhadap ketahanan energi nasional.
Akselerasi Belanja dan Program Strategis di Sisa Tahun
Selain catatan pendapatan yang positif, progres realisasi belanja Kementerian ESDM juga menjadi perhatian. Dari total pagu anggaran, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT), sebesar Rp14.107,27 miliar, realisasi per 10 November 2025 memang baru tercatat 31,12%.
Namun, Kementerian ESDM optimistis akan terjadinya akselerasi masif di penghujung tahun, dengan prognosa penyerapan anggaran mencapai 91,68% pada 31 Desember 2025. Percepatan belanja ini, menurut Bahlil, akan difokuskan pada program-program prioritas yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Dalam perjalanan waktu, kita mendapat anggaran tambahan di bulan Agustus. Untuk membiayai beberapa program-program strategis. Di dalamnya adalah listrik desa, kemudian pipa, dan untuk membangun listrik gratis (BPBL), dan kita juga membangun jargas (jaringan gas),” rincinya.
Komitmen Infrastruktur dan Transisi Energi di 2026
Memasuki Tahun Anggaran 2026, fokus kebijakan Kementerian ESDM semakin ditegaskan untuk menyentuh kepentingan publik. Pemerintah telah mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp10,12 triliun untuk Kementerian ESDM, di mana lebih dari setengahnya, tepatnya Rp6,56 triliun atau 64,8% dialokasikan untuk belanja program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Bahlil merinci sejumlah program pro-rakyat yang akan digulirkan:
Akses Energi: Pemasangan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dinaikkan hingga menjangkau 250 ribu rumah tangga, dan kelanjutan program Infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) di 372 lokasi.
Energi Bersih dan Transisi: Pembangunan 60 unit PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), 100 unit PLTS untuk Pompa Air Pertanian, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
Infrastruktur Gas: Melanjutkan pembangunan proyek strategis Pipa Gas Bumi Dumai – Sei Mangkei (Dusem) dan Cirebon – Semarang (Cisem) Tahap II, serta perluasan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas).
Bantuan Petani: Fasilitasi 14.000 paket converter kit untuk petani.
Secara alokasi, Direktorat Jenderal Migas mendapatkan pagu terbesar (Rp4.022,98 miliar) untuk menopang proyek pipa transmisi dan Jargas. Sementara, Ditjen Ketenagalistrikan mendapat Rp1.731,74 miliar yang mayoritas didedikasikan untuk BPBL dan Lisdes.
Komitmen anggaran 2026 ini menunjukkan pergeseran fokus, dari sekadar penarikan PNBP, menuju penguatan infrastruktur dan pemerataan akses energi bersih bagi masyarakat, menjadikannya kunci keberlanjutan pembangunan.
