BicaraPlus – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menilai kebijakan pemerintah yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam nota APBN 2026 dapat berimplikasi pada turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja para gubernur.
Menurut Sultan, langkah sejumlah gubernur yang menyampaikan keberatan ke Kementerian Keuangan merupakan bentuk tanggung jawab politik atas janji-janji yang telah mereka sampaikan kepada masyarakat.Kebijakan efisiensi dan pengurangan alokasi TKD bisa berdampak ganda terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan agenda desentralisasi fiskal. Para gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan dasar kebijakan tersebut karena menyangkut keberlanjutan program pembangunan di daerah,” ujar Sultan dalam keterangannya, Sabtu (11/10).
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menegaskan, kepala daerah memiliki beban moral dan politik untuk menunaikan komitmen yang telah mereka janjikan kepada publik. Karena itu, kebijakan pemangkasan dana pusat dapat mengganggu kemampuan daerah dalam menjalankan program prioritas dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kita perlu mengapresiasi para gubernur yang menunjukkan tanggung jawab politiknya dengan menyuarakan aspirasi daerah. Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, mereka tentu membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar pelayanan publik tetap optimal,” lanjutnya.
Lebih jauh, Sultan menilai perlu ada evaluasi terhadap mekanisme pilkada langsung di tingkat provinsi, yang kerap membebani gubernur dengan tekanan politik elektoral.Gubernur pada dasarnya adalah wakil pemerintah pusat di daerah.”Jika dipilih tidak langsung, mereka bisa lebih fokus pada fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap kabupaten/kota tanpa beban politik yang berlebihan,” tutup Sultan.
