BicaraPlus – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, meminta agar Kepala Daerah dan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak saling berpolemik terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang disinyalir masih tersimpan di perbankan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi belanja publik.Menurut Sultan, Pemerintah Daerah perlu fokus meningkatkan realisasi belanja modal, bukan saling menyalahkan. Ia menilai wajar jika Menkeu memantau penggunaan dana pusat yang dialokasikan untuk daerah, mengingat banyak pemerintah daerah masih menahan anggaran di bank.
“Sangat wajar jika Menteri Keuangan geram dengan fenomena parkir APBD di bank selama ini. Karena faktanya, realisasi belanja di sebagian besar Pemda justru melambat di tengah menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Sultan dalam keterangannya, Rabu (23/10).Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga 30 September 2025, realisasi belanja daerah tercatat baru mencapai 56,07 persen atau Rp770,13 triliun, turun dari periode yang sama tahun 2024 sebesar 57,20 persen atau Rp817,79 triliun.
Sultan mengingatkan bahwa dalam sistem Otonomi Daerah, setiap kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur belanja daerah sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun, ia menekankan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, transparan, dan tepat waktu.“Kami memahami lambatnya realisasi belanja daerah bisa disebabkan oleh proses adaptasi visi kepemimpinan dan perencanaan pasca Pilkada serentak. Tapi kami yakin tidak semua Pemda sengaja menempatkan APBD dalam bentuk deposito untuk memperoleh keuntungan,” jelas mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.
Meski demikian, Sultan mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah. Sepanjang 2025, pendapatan APBD tercatat naik menjadi 70,27 persen atau Rp949,97 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 67,82 persen atau Rp918,98 triliun.“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sehingga kualitas belanja publik bisa meningkat secara efektif dan efisien,” tutup Sultan.
