BicaraPlus – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah yang tengah memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) untuk percepatan pemulihan pascabencana banjir di Sumatera. Regulasi ini dinilai menjadi payung hukum penting untuk mempercepat pemulihan sosial ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Sultan, Perpres Rehab-Rekon merupakan bentuk keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Kehadiran regulasi tersebut diyakini akan mempercepat proses rehabilitasi jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga layanan dasar masyarakat yang sempat terganggu akibat banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
“Kami menyambut baik rencana Pemerintahan Presiden Prabowo yang akan menerbitkan Perpres Rehab-Rekon tersebut. Hal ini tentunya akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar bagi daerah dan masyarakat terdampak,” ujar Sultan dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menegaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan dukungan anggaran besar di tengah tantangan ketidakpastian global yang masih memengaruhi kondisi fiskal nasional. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh agar pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sultan juga meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, kementerian teknis, hingga aparat di lapangan. Sinergi yang kuat dinilai menjadi faktor kunci agar implementasi program Rehab-Rekon tidak terkendala persoalan administratif maupun teknis.
Selain itu, masyarakat terdampak juga diimbau untuk mendukung proses percepatan pemulihan dengan menjaga kondusivitas sosial dan memperkuat semangat gotong royong di daerah masing-masing. Stabilitas sosial akan menjadi modal penting agar proses pembangunan kembali wilayah terdampak dapat berlangsung lebih efektif.
Di sisi lain, pemerintah diketahui tengah memfinalisasi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra yang akan menjadi acuan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut dokumen tersebut masih dalam tahap finalisasi oleh Kementerian PPN/Bappenas sebelum diajukan menjadi Perpres.
Dengan segera rampungnya Perpres tersebut, pemulihan banjir Sumatera diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, UMKM, pendidikan, dan layanan publik di daerah terdampak.
