BicaraPlus – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, Senin (20/10/2025). Acara berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, menandai salah satu pengembalian dana hasil tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah penegakan hukum Indonesia.
Dalam sambutannya, Prabowo memberi penghormatan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang disebutnya telah menunjukkan komitmen nyata dalam perang melawan korupsi.
“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung, yang dengan gigih bekerja keras melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,” ujar Prabowo.
Kepala Negara menilai, langkah Kejaksaan Agung tidak hanya menyelamatkan uang negara, tetapi juga memperkuat integritas sistem ekonomi nasional. Ia menyebut pemulihan kerugian negara sebagai bentuk nyata penegakan “keadilan ekonomi”, prinsip yang kerap ia gaungkan sejak masa kampanye.
Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan perkara korupsi yang dimaksud berasal dari kasus pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Kasus ini menyeret tiga raksasa industri sawit, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.
Menurut Burhanuddin, total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun, dan hari ini sebagian besar sekitar Rp13,25 triliun telah berhasil dikembalikan ke kas negara.
“Masih ada selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan dibayarkan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan,” jelasnya.
Burhanuddin menegaskan, pemulihan ini merupakan bagian dari strategi Kejaksaan untuk menegakkan keadilan ekonomi, sebuah gagasan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada vonis, melainkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Pemulihan kerugian negara adalah bentuk nyata penegakan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Penyerahan uang pengganti ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo–Gibran yang baru berusia satu tahun. Di tengah dorongan publik untuk memperkuat reformasi hukum, peristiwa ini dianggap menegaskan arah kebijakan penegakan hukum berbasis pemulihan ekonomi negara.
Kehadiran para pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, memperlihatkan bahwa agenda pemberantasan korupsi kini menjadi bagian dari strategi nasional lintas lembaga.
Bagi Prabowo, keberhasilan ini bukan hanya soal angka Rp13 triliun yang kembali ke kas negara, tapi juga pesan simbolik bahwa negara tidak tinggal diam terhadap praktik korupsi yang menggerogoti kesejahteraan rakyat.
