BicaraPlus – Kesejahteraan guru kembali menjadi sorotan pemerintah. Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan, perhatian terhadap nasib para pendidik disebut tak hanya sebatas wacana, tetapi diwujudkan lewat kebijakan konkret.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Hal itu ia sampaikan kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, belum lama ini.
Salah satu kebijakan yang disorot adalah kenaikan insentif bagi guru honorer. Meski kewenangan pengelolaan guru honorer berada di bawah pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan tambahan insentif sebagai bentuk dukungan.
“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ujar Teddy.
Tunjangan Guru Non-ASN Ikut Naik
Tak hanya insentif guru honorer, pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat perlindungan dan penghargaan terhadap profesi guru. Pemerintah menilai, peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas.
Kini Langsung ke Rekening Guru Setiap Bulan
Perubahan tak hanya terjadi pada nominal tunjangan, tetapi juga pada sistem penyalurannya. Jika sebelumnya dana ditransfer ke pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini tunjangan langsung disalurkan ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
“Tahun lalu, Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan ke gurunya. Dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen,” kata Teddy.
Skema baru ini diharapkan membuat pencairan dana lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus membantu guru dalam mengatur kebutuhan finansial bulanan.
Pendidikan Tetap Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa seluruh program pendidikan tetap berjalan dan bahkan diperkuat. Pemerintah, kata dia, berfokus pada tiga pilar utama: siswa, sekolah, dan guru.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” tandasnya.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menempatkan guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan para pendidik dapat semakin optimal mencetak generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
