Bicaraplus – Masuknya Israel ke dalam Board of Peace (BoP) langsung memantik perdebatan publik global. Banyak pihak menilai keputusan ini menghadirkan ironi: negara yang masih berada dalam pusaran konflik justru menjadi bagian dari forum yang membawa label “perdamaian”.
Forum yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu disebut bertujuan menciptakan stabilisasi kawasan, membuka jalur komunikasi, hingga mendorong rekonstruksi wilayah konflik. Namun, kritik bermunculan karena pelibatan Israel dinilai berpotensi memicu pertanyaan soal kredibilitas forum itu sendiri.
Pemerintah Indonesia menegaskan keikutsertaan dalam BoP tidak berarti perubahan posisi politik luar negeri. Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa partisipasi Indonesia didasarkan pada mandat kemanusiaan, perlindungan warga sipil, serta rekonstruksi Gaza, sekaligus tetap mendorong solusi dua negara.
Di sisi lain, masuknya Israel ke BoP terjadi setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani piagam keanggotaan di Washington. Momentum ini muncul menjelang KTT perdana BoP, yang diproyeksikan menjadi forum penting dalam pembahasan stabilitas kawasan Timur Tengah.
Perdebatan publik pun terbelah. Sebagian melihat langkah ini sebagai strategi realistis diplomasi global: konflik tidak bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak yang bertikai. Namun kelompok lain menilai forum tersebut berisiko menjadi ruang legitimasi politik baru di tengah konflik yang masih berlangsung.
Dari perspektif geopolitik, forum multilateral kerap menjadi arena kompromi kepentingan. Negara-negara memilih tetap berada di dalam forum untuk mempertahankan pengaruh, akses informasi strategis, serta peluang memengaruhi arah kebijakan global. Namun secara moral dan opini publik, forum perdamaian idealnya diisi mediator netral, bukan aktor konflik.
Perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia turut menyoroti pentingnya stabilitas geopolitik terhadap ekonomi global. Stabilitas kawasan dinilai berpengaruh langsung pada arus investasi, perdagangan internasional, hingga ketahanan ekonomi nasional.
Ke depan, kredibilitas Board of Peace akan sangat bergantung pada hasil nyata yang dihasilkan. Jika forum ini mampu mendorong penghentian kekerasan dan stabilitas kawasan, legitimasi globalnya akan menguat. Namun jika tidak, BoP berisiko dipersepsikan sebagai simbol diplomasi politik tanpa dampak konkret.
Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, polemik Israel di Board of Peace memperlihatkan realitas baru diplomasi global: perdamaian sering dinegosiasikan dalam ruang yang sama dengan kepentingan politik dan kekuatan global.
