BicaraPlus – Defisit RAPBN 2026 menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). DPR mendesak pemerintah menyiapkan skenario pengurangan defisit dan utang negara secara bertahap, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan pentingnya kebijakan strategis sejak dini untuk mengurangi defisit RAPBN 2026 dan menekan beban utang negara. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan 15 Agustus lalu menargetkan APBN Indonesia dapat mencapai defisit 0 persen di masa depan. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar sekaligus amanat bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Defisit RAPBN 2026 harus menjadi titik awal konsolidasi fiskal. Menteri Keuangan perlu menyiapkan desain kebijakan dan skenario pengurangan defisit sekaligus penyelesaian utang agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat ditekan secara bertahap,” ujar Kamrussamad.
Sorotan lain datang dari anggota Komisi XI DPR RI Sohibul Iman yang menyoroti kebijakan penghapusan utang macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai PP Nomor 47 Tahun 2024. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenkeu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar regulasi pembiayaan UMKM segera diterbitkan. Sohibul juga mendorong agar pertumbuhan ekonomi 2026 lebih banyak digerakkan sektor swasta.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun, sehingga defisit RAPBN 2026 dipatok Rp638,8 triliun atau sekitar 2,48 persen PDB. Angka ini lebih rendah dibanding proyeksi defisit 2025 sebesar 2,7 persen PDB, sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal agar tetap di bawah batas aman 3 persen PDB. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan penguatan dukungan fiskal untuk meningkatkan daya saing UMKM.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah menyoroti efektivitas penyerapan anggaran Kementerian Keuangan. Dengan alokasi Rp52 triliun pada 2026, termasuk Rp10,37 triliun untuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Rp3,93 triliun untuk LPDP, Anna menekankan perlunya penyerapan optimal agar tidak memicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang bisa memperlebar defisit.
Anna juga mempertanyakan kebijakan tunjangan kinerja pegawai Kemenkeu sebesar 300 persen yang dinilai berpotensi membebani APBN. Ia mendorong agar anggaran lebih banyak diarahkan ke sektor produktif, seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja.
DPR berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mampu menyiapkan langkah-langkah terukur untuk menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan defisit RAPBN 2026, mengurangi beban utang negara, memperkuat dukungan bagi UMKM, serta memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
