BicaraPlus – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyampaikan seruan moral terkait polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan. Dalam Haul Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang, Yenny menilai pemberian izin tambang berpotensi memicu perpecahan dan konflik kepentingan di internal NU.
Yenny mengungkapkan kegelisahan banyak kalangan yang melihat bahwa persoalan tambang kini justru menjauhkan NU dari nilai keikhlasan dan persatuan yang selama ini menjadi kekuatan utama organisasi. Yenny Wahid menyebut, jika benar konflik yang terjadi dipicu urusan duniawi, maka hal itu menjadi ironi bagi organisasi sebesar NU.
Sebelum menghadiri acara haul, Yenny mengaku sempat berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang sejak awal menolak pemberian izin tambang kepada ormas. Luhut, menurut Yenny, menilai pengelolaan tambang bukan perkara sederhana dan sangat berisiko menimbulkan perpecahan jika dikelola pihak yang tidak memiliki kompetensi.“Tambang yang dulu diharapkan menjadi pengikat justru kini mengancam persatuan. Jika mudaratnya lebih besar, lebih baik dikembalikan kepada negara,” ujar Yenny.
Yenny mendukung pandangan agar negara tetap membantu ormas keagamaan, namun melalui skema yang lebih aman dan tepat sasaran, seperti pendanaan untuk pendidikan, pesantren, layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan umat, bukan melalui konsesi tambang.
Menurut Yenny, NU menjadi besar bukan karena kekuatan finansial, melainkan karena keikhlasan ulama dan jamaahnya. Karena itu, Yenny meminta agar NU tidak dijadikan alat legitimasi politik atau kepentingan kelompok tertentu.“NU besar. Tugas kita adalah menjaga NU, agar NU terus menjaga Indonesia dan dunia,” tegasnya.
Di hadapan ulama, santri, dan jamaah yang hadir, Yenny menutup dengan ajakan menjaga persatuan serta kembali pada nilai perjuangan para pendiri NU: keikhlasan, kemaslahatan umat, dan persaudaraan.
