BicaraPlus – Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan 2026 menjadi salah satu pembahasan paling krusial terkait arah kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2026. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan baru, Purbaya, memaparkan rancangan kerja dan alokasi anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp52,16 triliun di hadapan 25 anggota DPR RI dari delapan fraksi.
Purbaya membuka pemaparannya dengan optimisme tinggi. Ia menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh meskipun ketidakpastian global masih membayangi akibat perang dagang, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi di negara maju. Pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan sebesar 5,4% dengan inflasi terkendali di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 telah mencapai 5,12%, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan penguatan sektor manufaktur.
Dalam pembahasan RAPBN 2026, Kementerian Keuangan fokus pada lima program prioritas utama. Pertama, kebijakan fiskal adaptif yang proaktif untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara. Kedua, optimalisasi penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan, edukasi wajib pajak, serta penegakan hukum di sektor pajak dan bea cukai. Ketiga, belanja negara diarahkan untuk program prioritas nasional dengan pola efisiensi agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Selain itu, pemerintah juga menegaskan peran strategis Danantara, sovereign wealth fund Indonesia, dan sektor swasta dalam mempercepat investasi dan membuka lapangan kerja baru. Neraca perdagangan Indonesia yang tetap surplus dan turunnya yield Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor internasional.
Dalam diskusi, anggota Komisi 11 DPR RI memberikan catatan kritis, khususnya terkait alokasi dana pendidikan 20% yang dinilai belum optimal. Banyak anggaran masih tersimpan dalam pos pembiayaan tanpa realisasi maksimal. Selain itu, penurunan signifikan pada dana transfer daerah juga disorot karena dinilai berpotensi menghambat pembangunan di tingkat lokal. DPR mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan dana publik terserap efektif dan sesuai prioritas nasional.
Digitalisasi dan integrasi data keuangan negara menjadi isu penting lainnya. DPR menekankan percepatan sistem interoperabilitas agar pengelolaan APBN lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Menteri Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan transformasi digital menyeluruh, memperkuat infrastruktur teknologi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter diharapkan mampu menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong investasi produktif, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Komisi 11 DPR RI menyampaikan harapan besar agar Menteri Purbaya menghadirkan kepemimpinan yang inovatif dan responsif. Dengan optimalisasi RAPBN 2026, visi Presiden Prabowo tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat terwujud.
