BicaraPlus, Presiden Prabowo cabut tunjangan DPR menjadi keputusan besar pemerintah di tengah gejolak demo nasional 2025. Langkah ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8). Keputusan tersebut diambil setelah gelombang aksi massa sejak 25 Agustus 2025 menuntut DPR dan pemerintah lebih peka terhadap aspirasi rakyat.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh politik penting, seperti Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekjen PKS Muhammad Kholid. Pimpinan lembaga negara juga hadir, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bersama pimpinan partai politik telah menyepakati langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai melakukan kekeliruan dan memicu keresahan publik. “Terhitung mulai Senin, 1 September 2025, terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru akan dilakukan pencabutan keanggotaan. Selain itu, pimpinan DPR juga sepakat mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo.
Keputusan Prabowo cabut tunjangan DPR ini diambil sebagai bentuk jawaban langsung atas tuntutan publik. Selama sepekan terakhir, gelombang aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Para demonstran menolak kenaikan tunjangan DPR, menuntut transparansi anggaran, serta meminta penghentian kunjungan luar negeri anggota dewan yang dinilai hanya menghamburkan uang negara.
Selain itu, demonstrasi juga dipicu oleh penolakan terhadap sejumlah RUU kontroversial, termasuk RUU TNI, RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU KUHAP, RUU Agraria, dan RUU Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan kepentingan rakyat. Publik menilai kebijakan DPR dan pemerintah kurang berpihak kepada masyarakat, sehingga muncul desakan untuk merevisi kebijakan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja parlemen.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mendengarkan suara rakyat dan menjaga kestabilan demokrasi. Menurutnya, para wakil rakyat wajib lebih peka terhadap aspirasi publik dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. “Pemerintah dan DPR harus kembali fokus pada tugas utama, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat dan memulihkan kepercayaan publik,” ujar Prabowo.
Dengan langkah tegas seperti pencabutan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan luar negeri, pemerintah berharap dapat meredam ketegangan politik serta menenangkan masyarakat. Konsolidasi antara eksekutif, legislatif, dan partai politik menjadi momentum penting untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memperkuat stabilitas nasional.
Keputusan ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat dan menegakkan prinsip keadilan sosial. Meski demikian, gelombang aksi masih berpotensi berlanjut bila tuntutan lain, seperti revisi sejumlah RUU, tidak segera ditindaklanjuti. Pemerintah menegaskan akan terus memantau situasi serta membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
