BicaraPlus – Lonjakan harga plastik global akibat terganggunya pasokan bahan baku dari Timur Tengah kembali menekan struktur industri nasional. Di tengah kenaikan biaya resin dunia, Indonesia tercatat masih mengimpor plastik dan barang dari plastik senilai US$873,2 juta atau setara Rp14,78 triliun pada Februari 2026, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Fakta ini menegaskan bahwa industri domestik masih sangat rentan terhadap gejolak rantai pasok global, terutama ketika konflik geopolitik mendorong kenaikan harga minyak dunia yang menjadi basis utama produksi polyethylene (PE) dan polypropylene (PP).
Ketergantungan impor tersebut terlihat dari dominasi pasokan yang masih berasal dari China sebesar US$380,1 juta, diikuti Thailand US$82,7 juta, dan Korea Selatan US$66,7 juta. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini menjadi titik lemah industri nasional karena hampir seluruh sektor strategis, mulai dari kemasan makanan dan minuman, FMCG, retail, logistik, otomotif, hingga elektronik, masih sangat bergantung pada stabilitas harga bahan baku plastik global. Ketika harga melonjak, tekanan biaya produksi langsung merembet ke harga jual produk, mempersempit margin pelaku usaha, termasuk UKM berbasis packaging.
Di saat yang sama, tekanan ini justru membuka momentum strategis bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi sirkular. Percepatan pembangunan 30 proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan pemerintah dapat menjadi jawaban atas dua persoalan sekaligus, yakni darurat sampah perkotaan dan mahalnya bahan baku plastik impor. Program ini ditargetkan mampu mengolah sekitar 14,4 juta ton sampah per tahun, setara sekitar 22–24 persen timbunan sampah nasional, dengan penyelesaian bertahap hingga Mei 2028.
Secara bisnis, PSEL memiliki nilai ekonomi jauh lebih besar dibanding sekadar proyek pengelolaan lingkungan. Infrastruktur ini berpotensi menghasilkan energi listrik dari sampah, memperkuat pasokan RDF (refuse-derived fuel) untuk industri semen dan manufaktur, sekaligus meningkatkan ketersediaan material plastik daur ulang yang dapat digunakan kembali sebagai feedstock industri kemasan. Dengan kata lain, sampah yang selama ini dipandang sebagai beban biaya dapat berubah menjadi aset strategis untuk menekan impor bahan baku dan memperkuat ketahanan industri nasional.
Momentum ini semakin relevan karena pasar global bergerak cepat menuju standar green packaging, low-carbon manufacturing, ESG supply chain, dan recycled content. Banyak perusahaan FMCG dan consumer goods kini mensyaratkan kandungan bahan daur ulang dalam kemasan produk mereka. Jika ekosistem PSEL, waste management, dan industri daur ulang diperkuat, Indonesia tidak hanya mampu mengurangi tekanan impor plastik, tetapi juga berpeluang menjadi pemain utama dalam rantai pasok ekonomi hijau kawasan.
Lonjakan impor plastik hingga Rp14,78 triliun dalam satu bulan harus dibaca sebagai alarm sekaligus peluang. Alarm karena struktur industri masih rapuh terhadap shock eksternal, namun juga peluang karena Indonesia memiliki sumber bahan baku alternatif terbesar yang selama ini belum dioptimalkan: sampah domestik. Percepatan PSEL dan industri daur ulang menjadi fondasi penting untuk membangun model pertumbuhan baru yang lebih efisien, rendah karbon, dan bernilai ekonomi tinggi.
Pada akhirnya, krisis harga plastik hari ini bisa menjadi titik lahir industri circular economy Indonesia. Jika eksekusi kebijakan berjalan konsisten, Indonesia tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah dan energi, tetapi juga menciptakan mesin pertumbuhan baru bagi sektor industri, investasi hijau, dan ketahanan ekonomi jangka panjang.
