BicaraPlus – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan bahwa organisasi internasional tersebut menghadapi risiko “keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi”. Peringatan itu disampaikan Guterres melalui surat resmi kepada negara-negara anggota PBB.
Dalam surat tertanggal 28 Januari tersebut, Guterres menyoroti krisis likuiditas yang kian memburuk akibat iuran keanggotaan yang belum dibayarkan, serta aturan anggaran yang mewajibkan PBB mengembalikan dana tidak terpakai setiap tahunnya. Kondisi ini, menurut dia, mengancam keberlangsungan program dan operasional organisasi.
“Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Dan situasinya hanya akan semakin memburuk dalam waktu dekat,” tulis Guterres.
Meski telah lama menyuarakan kekhawatiran terkait kondisi keuangan PBB, pernyataan kali ini dinilai sebagai peringatan terkeras yang pernah disampaikan Guterres. Peringatan tersebut muncul di tengah perubahan sikap Amerika Serikat, penyumbang dana terbesar PBB, yang dalam beberapa tahun terakhir menarik diri dari multilateralisme di berbagai sektor.
Menurut Guterres, Amerika Serikat telah memangkas secara signifikan pendanaan sukarela untuk sejumlah badan PBB. Selain itu, AS juga menunda bahkan menolak pembayaran kontribusi wajib, baik untuk anggaran reguler maupun misi penjaga perdamaian.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyebut PBB sebagai organisasi dengan “potensi yang sangat besar”, namun menilai perannya belum dimaksimalkan. Trump juga membentuk Dewan Perdamaian baru, langkah yang dikhawatirkan sejumlah pengamat dapat melemahkan peran PBB sebagai lembaga multilateral global.
Didirikan pada 1945, PBB kini memiliki 193 negara anggota. Organisasi ini memiliki mandat utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan hak asasi manusia, mendukung pembangunan sosial-ekonomi, serta mengoordinasikan bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah konflik dan bencana.
Dalam sistem pembiayaan PBB, kontribusi negara anggota ditentukan berdasarkan ukuran ekonomi masing-masing. Amerika Serikat menjadi kontributor terbesar dengan porsi 22 persen dari anggaran inti, disusul China sebesar 20 persen.
Namun, Guterres mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025, total tunggakan iuran negara anggota telah mencapai rekor tertinggi, yakni sebesar 1,57 miliar dolar AS. Ia menegaskan, seluruh negara anggota harus memenuhi kewajiban finansial mereka secara penuh dan tepat waktu.
“Semua negara anggota harus memenuhi kewajiban keuangan mereka sepenuhnya dan tepat waktu, atau kita harus mereformasi secara mendasar aturan keuangan untuk mencegah risiko keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” ujarnya.
Pejabat PBB menyebutkan bahwa Amerika Serikat saat ini memiliki tunggakan terbesar, dengan utang sebesar 2,19 miliar dolar AS untuk pendanaan reguler, 1,88 miliar dolar AS untuk misi perdamaian yang sedang berjalan, serta 528 juta dolar AS untuk misi yang telah selesai.
Sebagai respons atas tekanan keuangan, pada tahun lalu Guterres membentuk gugus tugas reformasi bernama UN80, yang bertujuan memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi organisasi. Dalam kesepakatan tersebut, negara-negara anggota menyetujui pemangkasan anggaran 2026 sekitar 7 persen menjadi 3,45 miliar dolar AS.
Meski demikian, Guterres mengingatkan bahwa langkah tersebut belum cukup. Ia bahkan menyebut PBB berpotensi kehabisan dana paling cepat pada Juli mendatang. Salah satu kendala utama, menurutnya, adalah aturan yang mengharuskan PBB mengembalikan ratusan juta dolar dana yang tidak terpakai setiap tahun, sehingga mempersempit ruang fiskal organisasi.
