BicaraPlus – Peringatan Hari Ibu 2025 dimaknai sebagai momentum penting untuk kembali pada akar sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Hal ini ditegaskan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dalam Musyawarah Ibu Bangsa 2025 yang digelar di Gedung Nusantara V dengan tema “Pulang ke Semangat 1928: Suara Ibu untuk Indonesia Berkeadilan 2045.”
Sebagai Steering Committee, GKR Hemas menegaskan bahwa Hari Ibu bukan sekadar seremoni tahunan. Peringatan ini, menurutnya, harus menjadi ruang refleksi dan konsolidasi gagasan perempuan lintas daerah dan lintas generasi untuk memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan martabat perempuan Indonesia sebagaimana semangat Kongres Perempuan 1928. “Musyawarah Ibu Bangsa 2025 adalah ruang pertemuan antara sejarah dan masa depan. Di sinilah semangat 1928 kita aktualisasikan dalam konteks Indonesia hari ini yang majemuk, dinamis, namun masih menghadapi ketimpangan,” ujar GKR Hemas.
Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas mengapresiasi capaian nasional melalui penurunan Indeks Ketimpangan Gender Indonesia menjadi 0,421 pada 2024. Meski begitu, ia menilai angka statistik belum sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Ketimpangan masih dirasakan oleh perempuan adat, perempuan difabel, perempuan muda, dan perempuan di akar rumput yang menghadapi keterbatasan akses, peluang, serta ruang partisipasi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang peka konteks lokal, perlindungan hukum yang nyata, serta terbukanya ruang kepemimpinan perempuan di berbagai sektor, termasuk politik dan pembangunan nasional. Bagi GKR Hemas, kesetaraan bukan berarti menyeragamkan perempuan, melainkan mengakui perbedaan kebutuhan dan pengalaman hidup mereka.
Ia juga menyoroti peran aktif Indonesia di tingkat regional dan global melalui forum seperti G20 EMPOWER 2025 yang mendorong peningkatan partisipasi kerja dan kesejahteraan ekonomi perempuan. Prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) serta dukungan regulasi nasional dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan ruang publik dan dunia kerja yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender.
Musyawarah Ibu Bangsa 2025 diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dirangkum dalam Manifesto Ibu Bangsa sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Berkeadilan 2045 serta penyongsongan 100 Tahun Kongres Perempuan Indonesia pada 2028. Sejalan dengan akar sejarah gerakan perempuan yang lahir di Yogyakarta, GKR Hemas berharap Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi tuan rumah peringatan satu abad tonggak sejarah gerakan perempuan Indonesia tersebut.
Menutup sambutannya, GKR Hemas menyampaikan penghormatan kepada seluruh perempuan Indonesia dan mengajak berbagai pihak untuk menjadikan suara perempuan sebagai fondasi kebijakan nasional. “Perempuan punya kuasa atas dirinya. Mereka berdaulat dan merdeka untuk menentukan langkahnya,” tegasnya.
