BicaraPlus – Amerika Serikat tengah berada dalam tensi politik yang memanas. Gerakan protes berskala besar bertajuk “No Kings” (Tidak Ada Raja) kini menyebar ke seluruh penjuru negeri, menyuarakan penolakan keras terhadap berbagai kebijakan strategis Presiden Donald Trump.
Mulai dari pengetatan aturan imigrasi hingga keterlibatan militer di Timur Tengah, gelombang demonstrasi ini menjadi sinyal kuat ketidakpuasan publik di awal tahun 2026.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, gerakan “No Kings” kali ini menunjukkan jangkauan geografis yang luar biasa. Menurut laporan penyelenggara, lebih dari 3.200 acara telah direncanakan di berbagai negara bagian. Fenomena menariknya adalah sekitar dua pertiga dari aksi ini justru berlangsung di luar wilayah perkotaan besar, merambah ke daerah-daerah yang secara tradisional dianggap sebagai basis kuat Partai Republik.
Di Minnesota, ribuan orang memadati gedung parlemen di Saint Paul. Gubernur Tim Walz hingga Senator Bernie Sanders turut memberikan orasi, menekankan bahwa aksi ini adalah cerminan dari upaya warga negara untuk menjaga supremasi hukum dan prinsip demokrasi.
Krisis Persetujuan dan Isu Luar Negeri
Sentimen negatif terhadap pemerintahan Trump kian diperkuat oleh keterlibatan militer AS dalam konflik di Timur Tengah. Salah satu demonstran di Washington, Morgan Taylor (45), mengungkapkan kemarahannya atas aksi militer di Iran yang dianggapnya sebagai “perang yang tidak masuk akal.”
Sentimen ini rupanya tercermin dalam data objektif. Jajak pendapat terbaru dari Reuters/Ipsos menunjukkan angka yang mengkhawatirkan bagi Gedung Putih:
Peringkat Persetujuan: 36% (Level terendah sejak Trump kembali menjabat).
Fokus Isu: Imigrasi ketat dan serangan udara di Iran yang telah memasuki minggu keempat.
Ketegangan di Lapangan dan Kritik Oposisi
Meski sebagian besar aksi berjalan damai, gesekan tetap terjadi di beberapa titik. Di Dallas, aparat penegak hukum terpaksa melakukan sejumlah penangkapan setelah terjadi bentrokan antara massa demonstran dengan kelompok kontra-demonstrasi.
Di sisi lain, Partai Republik memberikan kritik pedas terhadap gerakan ini. Mereka menuding bahwa aksi “No Kings” hanya memperkuat pandangan ekstremis dan menyayangkan keterlibatan politisi oposisi yang secara terbuka mendukung gerakan tersebut.
Para pengamat politik menilai gelombang protes ini bukan sebatas luapan emosi sesaat. Aksi ini terjadi tepat saat Amerika Serikat memasuki periode persiapan pemilihan paruh waktu (midterm elections) di akhir tahun 2026. Peningkatan kampanye politik mulai terasa di banyak negara bagian, menandakan bahwa isu-isu yang diangkat dalam protes ini akan menjadi komoditas politik utama dalam perebutan kursi parlemen mendatang.
