BicaraPlus – Gagasan Green Democracy yang dibawa Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menjadi perhatian para delegasi internasional dalam ajang Conference of Parties (COP30) di Belem, Brazil. Sultan tampil sebagai Keynote Speaker dalam Plenary Investment Forum pada Kamis (13/11) waktu setempat dengan membawa pesan kuat tentang transformasi hijau Indonesia.
Dalam pidatonya berjudul “Green Democracy and The Climate Change Bill, Indonesia’s Path to Sustainable Transformation”, Sultan memperkenalkan pendekatan demokrasi hijau sebagai landasan kebijakan perubahan iklim Indonesia. Gagasan ini langsung mendapat respons positif dari para delegasi, industrialis, dan pengambil kebijakan yang hadir. “Komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris dibuktikan melalui berbagai kebijakan hijau, termasuk Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon,” ujar Sultan.
DPD RI Dorong RUU Iklim dan Lingkungan Berbasis Daerah
Sultan menjelaskan bahwa DPD RI telah mengajukan tiga RUU strategis yang berhubungan langsung dengan agenda iklim nasional, yaitu: RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat diplomasi iklim, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.“Indonesia ingin membangun kerja sama carbon storage dan transisi energi dengan industrialis global melalui kolaborasi yang adil dan berintegritas,” katanya.
Dan Indonesia sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia serta ekosistem mangrove terluas di dunia, memiliki potensi besar dalam ekonomi karbon dan energi baru terbarukan.
Tantangan Global Terkait Kebijakan Iklim Gagal Karena Lemahnya Integrasi Politik
Mengutip UNDP Global Climate Report 2024, Sultan menyoroti fakta bahwa 70% kebijakan iklim global gagal karena kurangnya integrasi politik, bukan karena minimnya pendanaan atau teknologi.
Melalui Green Democracy, Sultan mendorong partisipasi politik berbasis kesadaran ekologis dan pendidikan politik hijau bagi generasi muda.Green Democracy adalah paradigma baru yang menghubungkan kebutuhan daerah, kepentingan politik, dan keadilan ekologis.
“Transformasi demokrasi harus membawa dampak pada kesejahteraan rakyat dan ketahanan iklim,” tegasnya. Sultan juga mengungkapkan bahwa mulai tahun ini, aksi iklim akan menjadi agenda prioritas DPD RI, bahkan merencanakan inisiatif Tropical Rainforest Countries Parliamentary Meeting di masa mendatang.
Delegasi Negara Sahabat Beri Apresiasi Tinggi
Setelah menyampaikan pidato selama 13 menit, Sultan menerima banyak apresiasi dari delegasi negara sahabat. Mereka menilai gagasan Green Democracy sangat relevan dengan tantangan iklim global saat ini. Beberapa delegasi bahkan menyampaikan minat untuk mengundang Sultan berbicara pada forum-forum internasional lainnya.
