BicaraPlus – Rapat Paripurna DPR RI hari ini menjadi momen bersejarah dengan diketoknya palu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ini adalah APBN pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi disahkan setelah melalui pembahasan panjang antara pemerintah dan DPR.
Postur anggaran APBN 2026 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp 3.153,58 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.693,71 triliun, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp 459,20 triliun, serta penerimaan hibah sekitar Rp 0,67 triliun. Besaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.842,73 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 3.149,73 triliun—termasuk belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.510,55 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 1.639,19 triliun serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 692,99 triliun. Dengan begitu defisit anggaran dipatok pada Rp 689,15 triliun, setara 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga merencanakan pembiayaan sekitar Rp 689,15 triliun untuk menutupi defisit tersebut.
Dalam pembahasan tambahan, terdapat sejumlah penyesuaian alokasi, di antaranya penambahan target penerimaan cukai sebesar Rp 1,7 triliun, peningkatan PNBP dari enam kementerian/lembaga terbesar sekitar Rp 4,2 triliun, belanja kementerian/lembaga ditambah Rp 12,3 triliun, dana transfer ke daerah meningkat sebesar Rp 43 triliun, serta program pengelolaan belanja lainnya yang mendapat tambahan sekitar Rp 941,6 miliar.
Pengesahan APBN 2026 menandai momentum perubahan dalam strategi ekonomi nasional. Pemerintah menanamkan fondasi baru dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% untuk tahun depan, dan visi jangka menengah yang mematok pertumbuhan bisa mencapai 7–8%. Inflasi dipatok 2,5%, rupiah dipatok pada kurs Rp 16.500 per dolar AS, suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%, harga minyak mentah dunia USD 70 per barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 984 ribu barel ekuivalen per hari.
Berbagai sektor prioritas mendapat sorotan dana besar: pendidikan dialokasikan Rp 769,1 triliun, kesehatan Rp 244 triliun, perlindungan sosial Rp 508,2 triliun, ketahanan pangan Rp 164,7 triliun, ketahanan energi Rp 102,4 triliun, dan program makan bergizi gratis (MBG) diberi dana Rp 335 triliun. Pemerintah juga menargetkan transfer ke daerah agar lebih kuat sebagai instrumen pemerataan.
Semua fraksi di DPR menyambut baik pengajuan anggaran ini meskipun ada beberapa catatan mengenai efektivitas dan transparansi. Dengan diketoknya palu, APBN 2026 kini resmi menjadi undang-undang dan menjadi instrumen resmi pelaksanaan prioritas pembangunan: memperkuat ketahanan pangan dan energi, memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, menyediakan perlindungan sosial yang lebih luas, mempercepat pembangunan infrastruktur dan memicu sektor swasta untuk investasi.
Era baru kebijakan fiskal Indonesia pun resmi dimulai dengan ekspektasi tinggi bahwa APBN 2026 akan membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
