BicaraPlus – Persoalan klasik soal pembayaran air di rumah susun (rusun) kembali mencuat. Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C, Josephine Simanjuntak, menyoroti sistem pembagian biaya air yang dinilai tidak adil bagi para penghuni.
Dalam rapat bersama jajaran eksekutif dan PAM Jaya, Josephine mengungkap bahwa banyak penghuni rusun tidak mengetahui secara pasti jumlah pemakaian air masing-masing unit, namun tetap harus membayar dengan skema tarif yang dibagi rata.
“Penghuni tidak saling mengetahui berapa pemakaian air masing-masing. Tapi ketika pembayaran, dibebankan sama rata. Ini yang sering menimbulkan persoalan,” ujarnya dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Menurut politisi dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut, sistem ini tidak hanya memicu konflik antar penghuni, tetapi juga membuka potensi ketidakdisiplinan dalam penggunaan air. Josephine pun mendorong solusi konkret berupa pemasangan meteran air di setiap unit hunian. Dengan sistem ini, setiap penghuni dapat bertanggung jawab atas konsumsi airnya sendiri.
“Kalau dibuat meteran per unit, setiap warga bisa bertanggung jawab atas pemakaiannya sendiri. Jadi tidak ada lagi beban yang tidak adil,” tegasnya. Ia menambahkan, penerapan meteran individu juga akan membantu pengelola rusun dalam mengurangi tunggakan pembayaran air yang selama ini menjadi beban kolektif kepada pemerintah.
Tak hanya soal keadilan, langkah ini juga dinilai dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih hemat dan disiplin dalam penggunaan air. “Saya ingin mengajak warga lebih disiplin. Apa yang digunakan, ada biaya yang harus dibayar sesuai pemakaian,” tambah Josephine.
Dorongan ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi sistem utilitas di rusun perlu segera dilakukan, terutama untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan keadilan bagi seluruh penghuni.
