BicaraPlus, DPR RI akhirnya merespons serius desakan publik melalui 17+8 Tuntutan Rakyat dengan mengambil langkah konkret berupa pemangkasan sejumlah fasilitas anggota. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025), menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi, yang digelar sehari sebelumnya. Keputusan ini menjadi salah satu bukti bahwa DPR RI mendengar aspirasi rakyat dan berupaya memperbaiki citra lembaga legislatif yang tengah berada di bawah tekanan publik.
Dasco menjelaskan bahwa DPR RI menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, DPR RI juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi seluruh anggota DPR RI mulai 1 September 2025, kecuali untuk memenuhi undangan resmi kenegaraan. Kebijakan ini, kata Dasco, merupakan bentuk komitmen DPR RI untuk menekan pemborosan anggaran dan menjawab tuntutan masyarakat terkait efisiensi penggunaan APBN.
Selain penghentian fasilitas tersebut, DPR RI juga menyepakati pemangkasan beberapa tunjangan anggota dewan. Fasilitas yang terkena pemangkasan antara lain biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi. Langkah ini dilakukan demi memastikan DPR RI benar-benar merespons aspirasi publik dengan kebijakan nyata, bukan sekadar janji. Menurut Dasco, perubahan ini adalah bentuk konsistensi DPR RI dalam menindaklanjuti permintaan publik yang menyoroti transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak lagi berhak menerima hak-hak keuangan. Mekanisme ini akan dikawal oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang bekerja sama dengan Mahkamah Kehormatan Partai Politik untuk memastikan aturan dijalankan secara adil dan transparan. Dengan langkah ini, DPR RI berharap bisa memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga integritas institusi.
Menanggapi gelombang protes yang menuntut DPR RI lebih terbuka soal anggaran, Dasco juga menegaskan komitmen lembaga untuk meningkatkan transparansi. DPR RI akan memperluas akses publik terhadap informasi mengenai anggaran, fasilitas, dan hak-hak anggota DPR RI. Selain itu, partisipasi publik akan diperkuat dalam proses penyusunan kebijakan dan legislasi agar masyarakat dapat mengawasi kinerja wakilnya secara langsung.
Sebagai informasi, 17 Tuntutan Rakyat yang diberikan kepada pemerintah dan DPR RI pada aksi demonstrasi 28–30 Agustus 2025 memiliki deadline 5 September 2025. Beberapa tuntutan yang ditujukan langsung kepada DPR RI antara lain pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, pembatalan fasilitas baru termasuk pensiun khusus anggota DPR, serta publikasi transparansi anggaran DPR RI. Selain itu, publik juga menuntut agar Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah dan bekerja sama dengan KPK untuk melakukan penyelidikan independen.
Tidak hanya DPR RI, 17 Tuntutan Rakyat juga ditujukan kepada Presiden Prabowo, partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi. Untuk Presiden, publik menuntut penarikan TNI dari pengamanan sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, serta pembentukan tim investigasi independen terkait korban kekerasan aparat. Kepada partai politik, rakyat meminta agar kader DPR yang tidak beretika dicopot, komitmen berpihak pada rakyat ditegaskan, dan ruang dialog publik dengan mahasiswa serta masyarakat sipil dibuka seluas-luasnya. Untuk Polri, publik menuntut pembebasan demonstran yang ditahan, penghentian kekerasan aparat, serta pemrosesan hukum secara transparan terhadap pelanggaran HAM.
TNI juga menjadi sorotan publik. Mereka diminta untuk segera kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, serta memberikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil di tengah krisis demokrasi. Di sisi lain, kementerian sektor ekonomi diminta untuk memastikan upah layak bagi seluruh tenaga kerja, mencegah PHK massal, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk menyelesaikan masalah upah minimum dan outsourcing.
Selain 17 tuntutan dengan deadline 5 September 2025, terdapat pula 8 tuntutan tambahan yang memiliki tenggat waktu lebih panjang hingga 31 Agustus 2026. Tuntutan tambahan ini mencakup penyempurnaan regulasi demokrasi, pembatasan konflik kepentingan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dengan keputusan DPR RI menghentikan sejumlah fasilitas anggota dan melakukan pemangkasan tunjangan, publik kini menunggu bukti konsistensi dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Jika langkah ini dijalankan secara transparan, DPR RI berpotensi memulihkan kepercayaan publik dan membangun ulang citra lembaga yang sempat merosot. Namun, jika hanya sebatas pengumuman tanpa tindak lanjut nyata, gelombang ketidakpuasan rakyat diprediksi akan kembali membesar.
