BicaraPlus – Dentuman tifa khas Papua mengiringi peluncuran Program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Timika, Papua Tengah, Sabtu (27/9/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, bersama para senator Sub Wilayah Timur II dan didukung pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kelompok tani lokal.
Dalam sambutannya, Yorrys menegaskan bahwa program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen jangka panjang untuk memperkuat pertanian lokal sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Kegiatan penanaman benih jagung ini adalah agenda strategis nasional yang berkelanjutan. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Program Senator Peduli Ketahanan Pangan menjadi langkah nyata DPD RI dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya terkait penguatan sistem pangan nasional. Yorrys menyebutkan bahwa penguatan pangan di Papua Tengah akan menjadi pintu masuk untuk memperluas program ke seluruh wilayah timur Indonesia yang tergabung dalam DPD RI Sub Wilayah Timur II, mencakup Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Yorrys menambahkan bahwa seluruh proses mulai dari penyediaan lahan, alat, mesin pertanian, hingga hasil dan keuntungan pertanian akan sepenuhnya menjadi milik petani. Hal ini menurutnya merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah dan DPD RI kepada rakyat di daerah.
Memasuki usia ke-21 pada 1 Oktober mendatang, Yorrys berharap DPD RI semakin kokoh menjadi mitra kolaboratif yang menghadirkan program nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan mengusung tema “Dari Daerah Kita Bersatu Untuk Indonesia Maju”, DPD RI ingin menegaskan kedewasaan dan komitmennya dalam menjaga amanat rakyat.
Acara peluncuran di Timika turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Timika, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Tengah, DPRK, Forkopimda, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian BUMN melalui Perum Bulog, dan PT Pupuk Indonesia.
