Bicaraplus – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyepakati penguatan konsep Green Village sebagai model pembangunan desa masa depan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Jakarta, Jumat (23/1/2026). Konsep Green Village menempatkan desa tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai garda terdepan penjaga ekosistem dan ketahanan lingkungan di tingkat lokal.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, peran DPD RI tidak terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga aktif mengawal agar program prioritas Presiden yang dijalankan kementerian dapat menjangkau hingga ke desa-desa secara efektif.
“Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci percepatan pembangunan, terutama dalam menghadapi tantangan ekologis dan perubahan iklim. Karena itu, kami berharap Kementerian Desa dapat berkolaborasi dengan DPD RI untuk membangun desa,” ujar Sultan.
Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki kekuatan jaringan representasi daerah dengan 152 anggota dari seluruh provinsi. Potensi tersebut dinilai strategis untuk mendukung Kementerian Desa yang membina lebih dari 75 ribu desa di Indonesia.
Ia menambahkan, konsep Green Village diarahkan menjadikan desa sebagai pusat pendidikan lingkungan, pelestarian ekosistem, sekaligus penguatan ketahanan ekologis. Inisiatif ini juga sejalan dengan gagasan Green Democracy yang diinisiasinya, serta pengembangan Green Parliament yang telah dijalankan DPD RI.
“Potensi ekonomi desa akan kita kapitalisasi dan dikembangkan bahkan hingga go global. Namun di saat yang sama, kita harus memastikan basis desa tetap menjaga ekosistem dan ekologi lingkungan,” tegas Sultan.
Menurutnya, Green Village dapat menjadi fondasi sinergi konkret antara DPD RI dan Kementerian Desa dalam mendorong pembangunan desa yang hijau, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komunikasi yang dibangun DPD RI. Ia menilai konsep Green Village relevan untuk mewujudkan desa yang subur, mandiri, dan berdaya saing, termasuk sebagai desa wisata dan desa berbasis ekspor.
“DPD RI merupakan mitra strategis Kementerian Desa dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Kami berkomitmen membangun desa bersama melalui konsep Green Village,” ujar Yandri.
Ke depan, DPD RI dan Kementerian Desa akan merumuskan secara teknis lokasi serta model Green Village yang terukur dan terarah, termasuk melalui penetapan pilot project di sejumlah daerah. Program ini diharapkan menjadi contoh nasional sekaligus warisan pembangunan desa berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, Ketua Komite III Filep Wamafma, serta Ketua Komite IV Ahmad Nawardi sebagai bentuk dukungan lintas komite terhadap penguatan kolaborasi pembangunan desa.
