Bicaraplus – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan bahwa daerah tidak boleh menjadi penonton dalam proses perumusan kebijakan nasional, meski di tengah tekanan global dan dinamika ekonomi internasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2026).
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan bahwa ketidakpastian global, termasuk dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tidak boleh menggeser posisi daerah sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Indonesia, menurutnya, tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945.
“Indonesia bukan penonton di pinggiran sejarah. Kita adalah aktor yang aktif menjalin kemitraan strategis tanpa harus tunduk pada kepentingan satu kutub kekuatan global,” tegas Sultan.
Dalam merespons dinamika global tersebut, DPD RI mendorong reposisi kebijakan nasional agar lebih berpihak kepada kepentingan daerah. Langkah strategis yang disoroti antara lain percepatan transformasi ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam di daerah, diversifikasi pasar ekspor ke kawasan Asia, Afrika, dan Eropa, serta pemberian stimulus fiskal yang lebih masif bagi UMKM daerah agar mampu bersaing di era digital.
DPD RI juga menegaskan pentingnya penanganan bencana alam secara terintegrasi dan berkelanjutan. Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dinilai harus menjadi agenda nasional dan tidak ditangani secara parsial maupun sektoral.
Menjelang Ramadan, DPD RI menyoroti potensi kenaikan harga dan ketimpangan distribusi bahan pokok yang kerap terjadi di daerah, khususnya wilayah terpencil. Pemerintah diminta mengantisipasi persoalan daya beli masyarakat serta menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
“Kekhusukan ibadah masyarakat tidak boleh terganggu oleh persoalan kebutuhan dasar. Negara harus hadir memastikan bahan pokok tersedia dan terjangkau,” ujar Sultan.
Dalam Sidang Paripurna tersebut, Pimpinan DPD RI juga mengapresiasi penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua Komite II DPD RI Badikenita B.R. Sitepu atas kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional tahun 2025.
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemicu semangat seluruh anggota DPD RI untuk terus berkontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah di tengah tantangan nasional maupun global.
