BicaraPlus – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap masih adanya ketimpangan dalam kepemilikan jaminan kesehatan pada anak usia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia.
Temuan ini berasal dari riset berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 yang mencakup lebih dari 30 ribu anak usia 0–4 tahun.
Penelitian ini merupakan kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional, Universitas Gadjah Mada, dan Monash University.
Hasilnya menunjukkan, anak dari keluarga pekerja sektor informal memiliki peluang lebih kecil untuk terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibandingkan anak dari keluarga sektor formal.
Peneliti BRIN Dewi Harfina menyebut kesenjangan ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan sistem perlindungan sosial.
“Anak dari rumah tangga pekerja informal sekitar 20 persen lebih kecil kemungkinannya memiliki jaminan kesehatan. Ini menunjukkan sistem yang ada belum sepenuhnya inklusif,” ujarnya, belum
Selain pekerjaan orang tua, riset ini juga menemukan faktor lain yang berpengaruh, seperti tingkat pendidikan kepala keluarga, kondisi kemiskinan, hingga kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Anak yang sudah memiliki NIK tercatat punya peluang lebih dari empat kali lipat untuk terdaftar dalam jaminan kesehatan.
Peneliti BRIN lainnya, Sri Sunarti Purwaningsih, mengatakan ketimpangan ini mencerminkan masalah yang lebih luas.
“Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga akses terhadap pendidikan, perlindungan sosial, dan administrasi kependudukan,” jelasnya.
Sementara itu, Fitranita Ibnu menyoroti pentingnya dokumen dasar seperti NIK.
“Tanpa dokumen tersebut, anak-anak berisiko tidak masuk dalam sistem jaminan kesehatan sejak dini,” ujarnya.
Dari perspektif global, peneliti Monash University, Dharmalingam Arunachalam, menilai kondisi ini juga terjadi di banyak negara berkembang.
“Ketimpangan akses seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini tantangan global,” katanya.
Riset ini juga menemukan bahwa banyak keluarga baru mendaftarkan anak ke jaminan kesehatan saat sudah sakit atau membutuhkan perawatan, terutama rawat inap.
Artinya, kepesertaan jaminan kesehatan masih bersifat reaktif, bukan pencegahan sejak dini.
Padahal, hal ini penting dalam upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Meski cakupan JKN secara nasional sudah tinggi, masih ada kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau, terutama dari sektor informal.
Dewi menegaskan, solusi tidak cukup hanya memperluas bantuan iuran.
“Perlu perbaikan sistem administrasi, peningkatan literasi masyarakat, dan penguatan perlindungan sosial,” tegasnya.
Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Asia Pacific Journal of Public Health.
