BicaraPlus – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Arab Saudi, terus memantau kondisi keamanan setelah serangan menyasar dua bandara internasional di negara tersebut. Hingga 11 Oktober 2026 pukul 19.00 Waktu Arab Saudi (WAS), belum ada warga negara Indonesia (WNI) yang teridentifikasi menjadi korban luka dalam serangan di Bandara Internasional King Khalid.
Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (General Authority of Civil Aviation/GACA) melaporkan, serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid pada Minggu, 11 Oktober 2026, mengakibatkan satu warga negara Pakistan meninggal dunia dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka telah mendapatkan penanganan medis.
Selain itu , serangan juga dilaporkan menargetkan Bandara Internasional King Fahd di Dammam, sekitar 411 kilometer dari Riyadh. Hingga laporan KBRI Riyadh disampaikan, pendataan kerusakan dan pemeriksaan keselamatan fasilitas bandara tersebut masih berlangsung.
KBRI Riyadh Telusuri Kemungkinan WNI Menjadi Korban
Untuk memastikan keselamatan warga Indonesia, KBRI Riyadh telah melakukan sejumlah langkah penelusuran dan koordinasi setelah serangan di Bandara Internasional King Khalid. KBRI menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di sekitar kejadian. Komunikasi juga dilakukan dengan komunitas WNI profesional yang bekerja di maskapai Flynas, yang memiliki basis operasional di Terminal 3 Bandara Internasional King Khalid.
Selain itu, perwakilan KBRI mendatangi King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital, rumah sakit yang berada paling dekat dengan lokasi serangan. Koordinasi turut dilakukan dengan korps diplomatik di Riyadh, khususnya pihak yang menangani urusan kekonsuleran.
Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya WNI yang menjadi korban dan memastikan perkembangan kondisi warga Indonesia di wilayah terdampak. Meski belum ada WNI yang teridentifikasi sebagai korban luka hingga batas waktu pelaporan, KBRI Riyadh masih melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk mendapatkan informasi resmi.
Tiga WNI Terdampak Gangguan Penerbangan
Dampak situasi keamanan di kawasan bandara juga dirasakan oleh warga Indonesia yang melakukan perjalanan melalui Riyadh. Hingga 11 Oktober 2026, KBRI Riyadh telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Internasional King Khalid.
Informasi tersebut menjadi perhatian bagi WNI yang sedang berada di Arab Saudi, khususnya mereka yang memiliki jadwal penerbangan dari atau menuju Riyadh. Perkembangan situasi keamanan maupun operasional penerbangan dapat memengaruhi rencana perjalanan dan memerlukan koordinasi dengan pihak terkait.
WNI yang hendak bepergian melalui bandara di wilayah terdampak disarankan untuk memeriksa status penerbangan secara langsung kepada maskapai dan memastikan informasi perjalanan terbaru sebelum berangkat ke bandara.
Imbauan KBRI untuk WNI di Arab Saudi
Di tengah perkembangan situasi keamanan, KBRI Riyadh mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang dinilai rawan, serta membatasi perjalanan yang tidak bersifat esensial.
WNI juga perlu mengikuti arahan otoritas keamanan setempat dan tidak mendekati lokasi kejadian atau fasilitas yang sedang menjalani pemeriksaan keamanan. Informasi yang belum terverifikasi sebaiknya tidak langsung disebarluaskan agar tidak menimbulkan kepanikan.
Bagi WNI yang berada di sekitar bandara atau memiliki jadwal perjalanan dalam waktu dekat, penting untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, memantau pengumuman resmi, dan menghubungi maskapai apabila terjadi perubahan jadwal penerbangan.
KBRI Riyadh menegaskan bahwa kantor perwakilan Indonesia tetap beroperasi dan terus memberikan pelayanan kepada WNI di Arab Saudi. WNI yang membutuhkan bantuan atau informasi konsuler dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh di nomor +966 569173990.
KBRI akan terus memantau perkembangan keamanan dan berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memperoleh informasi terbaru, termasuk terkait kemungkinan adanya warga Indonesia yang terdampak.
