Bicaraplus – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan SAKIP dan ZI Award 2025 dengan tema Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2026. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi nasional sekaligus pemberian penghargaan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan unit kerja yang menunjukkan kinerja terbaik dalam akuntabilitas dan integritas.
Dalam kegiatan tersebut ditegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat kapasitas negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada efisiensi tata kelola, tetapi juga harus menghadirkan dampak nyata melalui pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Implementasi reformasi birokrasi nasional menunjukkan perkembangan positif. Cakupan penerapan telah menjangkau 24 kementerian/lembaga atau 98,99 persen, 35 provinsi atau 92,99 persen, serta 499 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain perluasan implementasi, kualitas kinerja instansi pemerintah juga terus mengalami peningkatan yang tercermin dari kenaikan predikat akuntabilitas kinerja di berbagai instansi.
Berdasarkan summary hasil evaluasi SAKIP 2025, mayoritas instansi pemerintah telah berada pada kategori kinerja baik hingga sangat baik. Tercatat terdapat 3 instansi pemerintah meraih predikat AA, 31 instansi meraih predikat A, 145 instansi berada pada predikat BB, serta 399 instansi berada pada predikat B. Meski demikian, masih terdapat sekitar 61 instansi pemerintah yang berada pada kategori predikat CC, C, dan kategori lainnya, yang menjadi fokus pembinaan dan penguatan reformasi birokrasi ke depan.
Dalam pembangunan Zona Integritas, capaian nasional juga menunjukkan tren positif. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat 244 unit kerja memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan 108 unit kerja memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Secara keseluruhan, terdapat 641 instansi pemerintah telah memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK atau sekitar 35,23 persen, sementara 61 instansi memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBBM atau kurang dari 10 persen dari total instansi yang ada.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dimulai dari unit kerja sebagai pusat perubahan. Unit kerja yang berhasil diharapkan menjadi role model dan contoh praktik baik yang dapat direplikasi di unit kerja lain, sehingga percepatan reformasi birokrasi dapat berjalan lebih merata di seluruh Indonesia, termasuk di pemerintah daerah.
Selain penguatan akuntabilitas dan integritas, transformasi digital juga menjadi fokus utama reformasi birokrasi. Indonesia dinilai mengalami lompatan signifikan dalam indeks digital global dalam beberapa tahun terakhir. Reformasi birokrasi nasional saat ini juga memasuki fase baru menuju Digital Governance, yaitu transformasi digital pemerintahan dengan pendekatan human-based governance sebagai bagian dari Grand Design Reformasi Birokrasi menuju 2045.
Transformasi digital diharapkan mampu mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah secara terintegrasi. Penguatan digitalisasi ini juga menjadi bagian penting dalam mendorong birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Pengembangan karier aparatur diharapkan semakin berbasis pada kinerja, kapasitas, dan inovasi. Pemerintah juga mendorong pemberian penghargaan kinerja secara konsisten untuk memperkuat budaya kerja profesional dan berorientasi hasil.
Melalui penguatan implementasi SAKIP, pembangunan Zona Integritas, percepatan transformasi digital, serta penguatan kolaborasi lintas instansi, pemerintah optimistis kualitas tata kelola pemerintahan akan semakin baik. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat kontribusi birokrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.
Reformasi birokrasi ke depan juga diarahkan agar seluruh program dan kebijakan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk RPJP, RPJMN, dan RKP, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
