BicaraPlus – Mahfud MD, sosok yang dikenal keras menjaga standar etik dalam politik, kembali jadi buah bibir. Ia mengungkap pernah ditawari kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kisah itu ia ceritakan lewat kanal YouTube pribadinya pada 23 September 2025. Tawaran datang bukan dari Prabowo langsung, melainkan melalui seorang jenderal senior yang identitasnya ia rahasiakan.
“Saya ditelepon pada Senin malam, 7 September 2025, jadi itu malam sebelum pengumuman reshuffle,” kata Mahfud. Saat itu ia sedang berada di Yogyakarta untuk mengajar. Pertemuan baru dilakukan dua hari kemudian.
Di pertemuan itu, sang jenderal menyampaikan bahwa Prabowo membutuhkan figur Menko Polkam yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Nama Mahfud muncul sebagai kandidat. Namun, saat ditanya kesediaannya, Mahfud tidak memberi jawaban pasti.
Etika Politik dan Alasan Menolak
Mahfud menilai tidak pantas menerima tawaran tersebut. Ia merasa jabatan menteri semestinya diisi orang-orang yang bekerja langsung memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024, bukan pesaing politik seperti dirinya.
“Standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujarnya. “Sementara, saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Ndak mungkin saya masuk ke situ.”
Dalam pandangan Mahfud, banyak tokoh lain yang lebih layak dipilih Prabowo. Karena itu, ia hanya menjawab diplomatis kepada sang jenderal: “Nanti aja lah kita pikirkan.”
Dilema Pribadi
Meski menolak, Mahfud mengaku sempat berada dalam dilema. Jika ia menolak terang-terangan, bisa dianggap sombong. Tetapi, jika menerima, ia merasa tidak nyaman.
Sejak kabar reshuffle mencuat, telepon dan pesan singkat berdatangan dari kolega maupun jurnalis. Mahfud memilih diam. Kepada seorang YouTuber, Leon Hartono, ia bahkan berkata akan menjawab tawaran itu hanya kepada pihak yang berwenang, bukan publik luas.
Mengapresiasi Pilihan Prabowo
Akhirnya, kursi Menko Polkam jatuh ke tangan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago. Mahfud tidak keberatan. Sebaliknya, ia menilai Djamari adalah figur yang tepat.
Kementerian Koordinator Polhukam membawahi 14 kementerian dan lembaga. Menurut Mahfud, diperlukan tokoh yang tidak hanya senior, tetapi juga memiliki chemistry dengan presiden. “Chemistry antara Pak Djamari dan Pak Prabowo cocok,” ujarnya.
Prabowo pun disebut menghormati Djamari, yang lebih senior di dunia militer. “Kita ingin menko itu seperti elang, melihat kementerian yang ada di bawahnya lalu suarakan. Saya kira Pak Djamari oke,” tambah Mahfud.
Lebih dari Sekadar Tawaran
Kisah ini menunjukkan satu hal, jabatan tinggi di kabinet bukan hanya soal kapasitas, melainkan juga soal etika politik, loyalitas, dan kalkulasi personal. Mahfud MD memilih berada di luar lingkar kekuasaan. Dan bagi dirinya, keputusan itu lebih selaras dengan prinsip ketimbang sekadar posisi.
Foto: Instagram Mahfud MD
