BicaraPlus – Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa perubahan penting dalam hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut hak pekerja selama bekerja, tetapi juga perlindungan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Dalam pembahasan di DPR, penguatan perlindungan ketenagakerjaan diarahkan agar pekerja tidak hanya mendapatkan perlindungan ketika masih bekerja, tetapi juga memiliki kepastian ketika kehilangan pekerjaan, memperoleh akses terhadap pasar kerja, mendapatkan pelatihan, serta memiliki peluang untuk kembali bekerja.

Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah pengaturan dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK. Artinya, persoalan PHK tidak lagi semata-mata dilihat sebagai berakhirnya hubungan kerja. Ada kebutuhan untuk membangun sistem perlindungan yang membantu pekerja melewati masa transisi menuju pekerjaan berikutnya. Berikut 11 perubahan penting yang perlu diketahui pekerja.

Perlindungan saat PHK tidak berhenti pada pesangon

PHK menjadi salah satu persoalan paling penting dalam sistem ketenagakerjaan karena berdampak langsung terhadap pendapatan keluarga. UU Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan perhatian terhadap dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK.

Dengan pendekatan tersebut, perlindungan pekerja diarahkan tidak hanya pada pembayaran hak setelah hubungan kerja berakhir, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan pekerja setelah kehilangan pekerjaan. Namun, besaran dan mekanisme teknis pelaksanaannya tetap perlu dilihat melalui aturan pelaksanaan yang menjadi turunan UU.

Pekerja yang kehilangan pekerjaan membutuhkan lebih dari sekadar kompensasi. Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP pada dasarnya memberikan tiga bentuk perlindungan, yaitu manfaat uang tunai, informasi pasar kerja, dan akses pelatihan kerja. Dengan demikian, masa setelah PHK diharapkan menjadi masa transisi untuk mencari pekerjaan baru, bukan periode ketika pekerja kehilangan seluruh sumber perlindungan.

Pekerja mendapat akses informasi pasar kerja

Salah satu perubahan penting adalah penguatan akses terhadap informasi pasar kerja. Bagi pekerja yang terkena PHK, informasi mengenai lowongan, kebutuhan tenaga kerja, hingga peluang pekerjaan baru menjadi bagian penting untuk mempercepat proses kembali bekerja. Persoalan ketenagakerjaan dengan demikian tidak berhenti pada hubungan pekerja dengan perusahaan lama, tetapi juga menyangkut bagaimana negara mempertemukan pekerja dengan kesempatan kerja berikutnya.

Kehilangan pekerjaan sering kali terjadi ketika kebutuhan industri berubah. Karena itu, pekerja membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan atau mengubah kompetensinya. Penguatan akses pelatihan menjadi penting agar pekerja tidak hanya menunggu lowongan, tetapi juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini semakin relevan ketika dunia kerja bergerak menuju otomatisasi, digitalisasi, fleksibilitas kerja, dan perubahan jenis pekerjaan.

Perlindungan terhadap pekerja magang diperjelas

UU baru juga memberikan perhatian terhadap pekerja atau peserta magang. Pengaturan mencakup status, batas waktu, uang saku atau manfaat yang diterima, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta sertifikat.

Perubahan ini penting karena program magang tidak seharusnya menjadi ruang bagi praktik kerja yang mengabaikan perlindungan dasar.

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ditempatkan sebagai hak fundamental pekerja. Artinya, produktivitas tidak seharusnya dibangun dengan mengorbankan keselamatan pekerja. Penguatan K3 juga membutuhkan pengawasan yang efektif, terutama pada sektor dengan risiko kecelakaan kerja tinggi.

Pengawasan ketenagakerjaan diperkuat

Perlindungan hukum akan kehilangan makna jika tidak disertai pengawasan. Karena itu, UU baru memberikan perhatian terhadap penguatan pengawas ketenagakerjaan, termasuk pengaturan mengenai rasio pengawas dengan jumlah pekerja dan perusahaan yang harus diawasi.

Pengawasan menjadi titik penting untuk memastikan ketentuan mengenai upah, PHK, K3, hubungan industrial, dan hak pekerja benar-benar dijalankan.

UU ini juga diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum melalui sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan.

Ini menjadi penting karena perlindungan pekerja bukan hanya persoalan norma dalam undang-undang. Pekerja membutuhkan mekanisme penegakan ketika haknya dilanggar.

Perlindungan pekerja perempuan diperkuat

Perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian. Di antaranya berkaitan dengan hak cuti melahirkan dan keguguran beserta hak atas pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan ini penting untuk memastikan pekerja perempuan tidak kehilangan hak ekonominya karena menjalankan fungsi reproduksi.

Salah satu ketentuan yang penting diketahui pekerja adalah larangan menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja. Dokumen pribadi memiliki nilai penting bagi pekerja, terutama ketika seseorang harus berpindah pekerjaan.

Larangan tersebut memperkuat posisi pekerja agar tidak berada dalam hubungan kerja yang membuat mobilitasnya menjadi terbatas karena dokumen pribadinya ditahan.

Dunia kerja masa depan mulai diantisipasi

UU baru juga memasukkan perhatian terhadap perubahan pola kerja dan future of work, termasuk fleksibilitas kerja. Perubahan dunia kerja membuat hubungan pekerja dan perusahaan tidak lagi selalu berlangsung dengan pola konvensional.

Karena itu, regulasi ketenagakerjaan dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi, perubahan model bisnis, kebutuhan produktivitas, dan bentuk pekerjaan baru.

PHK Menjadi Titik Paling Penting

Dari seluruh perubahan tersebut, isu PHK menjadi salah satu bagian yang paling dekat dengan kehidupan pekerja. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, persoalannya bukan hanya mengenai berapa besar uang yang diterima setelah PHK.

Ada setidaknya empat kebutuhan yang harus dipastikan. Pertama, hak pekerja dari perusahaan.
Pekerja perlu memastikan seluruh hak akibat berakhirnya hubungan kerja dihitung dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, perlindungan JKP,Pekerja yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan.

Ketiga, status kepesertaan jaminan sosial. Pekerja perlu memastikan kepesertaan dan riwayat iurannya karena hal tersebut berkaitan dengan akses terhadap manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Keempat, jalan kembali ke dunia kerja. Perlindungan yang ideal bukan hanya membuat pekerja mampu bertahan setelah PHK, tetapi membantu mereka mendapatkan pekerjaan berikutnya.

Tantangan Setelah UU Disahkan

Pengesahan UU bukan berarti seluruh persoalan ketenagakerjaan langsung selesai. Tantangan berikutnya justru berada pada tahap implementasi.

Pekerja membutuhkan aturan turunan yang jelas. Pengusaha membutuhkan kepastian mengenai kewajiban dan mekanisme pelaksanaan. Pemerintah membutuhkan sistem pengawasan yang mampu bekerja hingga daerah.

Pada saat yang sama, kualitas data ketenagakerjaan menjadi semakin penting. Data mengenai pekerja, perusahaan, kepesertaan jaminan sosial, PHK, kebutuhan tenaga kerja, hingga pelatihan harus terintegrasi agar kebijakan tidak salah sasaran.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan UU Pelindungan Ketenagakerjaan bukan hanya terletak pada banyaknya pasal yang disahkan. Ukuran sebenarnya adalah apakah seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan benar-benar dapat memperoleh haknya, mendapatkan perlindungan selama masa transisi, meningkatkan kompetensinya, dan kembali memperoleh pekerjaan.

Bagi pekerja, perubahan terbesar dari UU ini pada akhirnya bukan sekadar apa yang terjadi ketika hubungan kerja berakhir, tetapi seberapa kuat negara membantu pekerja untuk bangkit setelah PHK.